Mataram, Talikanews.com – Puluhan ribu ternak masyarakat di Lombok Timur dan Lombok Tengah terserang Penykit Mulut dan Kuku (PMK). Hal itu memantik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, untuk meminta Gubernur segera menaikkan status tanggap darurat karena PMK ini merupakan wabah luar biasa.
“Harusnya Gubernur menaikkan statusnya wabah PMK menjadi tanggap darurat,” pinta salah seorang Anggota DPRD NTB, H Bukhori Muslim, Selasa 14 Juni 2022.
Menurut Ketua Fraksi NasDem DPRD NTB ini, jika status tidak dinaikkan maka sulit akan mendapatkan bantuan vaksin maupun vitamin dari pemerintah pusat. Apalagi jika nantinya vaksin PMK sudah keluar, maka NTB bisa terancam tidak akan mendapatkan slot vaksin.
“Kita tidak akan mendapatkan slot vaksin kalau kita tidak segera naikkan status wabah luar biasa,” tegasnya.
Selama ini lanjutnya, wakil rakyat melihat pemerintah tidak pernah menunjukkan kehadirannya di tengah ternak dari kasus PMK yang terjadi selama ini. Mungkin hal ini karena Pemprov NTB terlalu mengandalkan penangan Kabupaten/Kota.
Mestinya, Pemerintah Provinsi melakukan edukasi sosialisasi melalui para dokter hewan yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, membimbing masyarakat apa saja gejala gejalanya dan cara menghindari sebaran PMK itu.
“Kita inginkan pemerintah hadir. Kita minta pak gubernur serius mengatasi PMK ini. Yang paling urgen bagaimana menaikkan statusnya supaya pusat punya atensi besar pada PMK ini,” tegas politisi Lotim itu.
Bukhori mengatakan, belum lama ini wakil rakyat Udayana melakukan kegiatan Reses. Yang paling banyak disuarakan bagaimana sebetulnya penanganan PMK oleh pemerintah.
“Di sepuluh titik saya Reses di Lombok Timur, hampir semua mempertanyakan penanganan PMK ini. Masyarakat dibawah resah akibat kasus PMK,” katanya.
Oleh karena itu wakil rakyat menilai solusi cepat bagaimana status PMK ini segera dinaikkan menjadi wabah. Menurutnya pemerintah tidak perlu banyak pertimgbangan apalagi khawatir tidak bisa melakukan impor. Justru jika kondisi ini tetap dibiarkan maka akan mengancam NTB sebagai pemasok daging nasional. Komunitas Sapi bisa hilang.
“Kalau banyak Sapi yang terus mati. Apanya yang mau diimpor. Justru itu kalau statusnya dinaikkan akan ada atensi khusus dari pusat,” ungkapnya.
Disatu sisi, lanjutnya kehadiran para Jagal cukup meresahkan. Peternak banyak ditakut-takuti akhirnya mereka menjual Sapi mereka dengan murah. “Yang untung jagal, peternak merugi,” katanya.
Bukhori meminta pemerintah supaya lebih menertibkan Jagal. Yang terjadi sekarang ini Jagal asal main potong saja tanpa melihat peternak disampingnya. Padahal ini yang menyebabkan penyebaran PMK makin meluas. Menurutnya sudah saatnya pemotongan liar ini dihentikan. Sapi harus dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga bisa dipastikan dagingnya steril dan layak konsumsi.
“PMK ini tidak jauh beda dengan Covid sementara jagal ini kan motong sana sini tanpa melihat dampak meluasnya. Kita ndak tahu yang dipotong ini sehat tidak, sudah dikarantina nggak (Sapinya), udah dicek apa sakit atau ndak. Untuk itu pemotongan harus di Rumah Potong Hewan harusnya,” pungkasnya (TN-red)
-
-
-
-
