Fraksi – Fraksi di DPRD Loteng Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Rancanagan Ranperda LPJ APBD 2021

Lombok Tengah, Talikanews.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 terlah berlamgsung. Paripurna tersebut dalam rangka penyampian pandangan umum Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2021 Pemda Lombok Tengah pada beberapa hari yang lalu.

Sidang paripurna kali ini di hadiri Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid, Wakil Ketua I DPRD H. lalu Rumiawan, Wakil Ketua III DPRD Loteng H.M. Mayuki, Sekretaris DPRD Loteng Suhadi Kana, sejumlah OPD linkup Pemda Loteng dan Forkopinda Loteng.

Sidang paripurna penyampian pandangan umum fraksi – fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2021 di pimpin langsung wakil ketua DPRD Lombok Tengah H. Lalu Rumiawan.

Setelah itu di lanjutkan dengan penyampaian pandangan umum praksi Gerindra yang di sampaikan Lalu Muhibban mengatakan setelah mendengar dan mencermati penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 pada hari Rabu 25 Mei 2022 sangat mengapresiasi dan patur di berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dari WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI berturut-turut sampai 10 kali dari sejak tahun 2012.

“Yang pertama tentu kami di praksi Gerindra sangat mengapresiasi capean pemerintah daerah Lombok Tengah yang mampu mempertahankan predikat WTP 10 tahun berturut turut,” papar Muhibban Senin 30 Mei 2022.

Meskipun demikian Fraksi Gerindra mengingatkan semua agar jangan larut dalam eforia atas prestasi tersebut, bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dilaksanakan tetapi ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau catatan BPKRI perwakilan NTB. Untuk itu ia meminta kepada semua pihak harus tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada karna ini menjadi atensi bersama sama tentang pengelolaan keuangan daerah ke depannya terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas transparan dan akuntabel.

“Kami di Fraksi Prartai Gerindra setuju untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Muhibban

Sementara juru bicara Fraksi Partai Golkar Lalu Moh Ahyar mengatakan sistem pemerintahan seperti ini tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari dampak buruk sistem pelayanan publik yang sangat demokratis, era reformasi telah ditandai oleh pergantian rezim pemerintahan yang baru yang dipandang konsen terhadap reformasi total yang di nilai mampu mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi.

Menurut Ahyar ada tiga misi utama pelaksanaan ekonomi daerah yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan yang terakhir memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dan tentunya kita patut apresiasi raihan WTP yang 10 kali berturut,” papar Ahyar

Setelah itu juru bicara dari perwakilan Fraksi Parti Kebangkitan Bangsa (PKB) Drs. Hj Nurul Adha menyampaikan ucapan sama yakni mengapresiasi capaian pemda loteng yang mampu meraih WTP 10 kali berturut turut dan setuju pembahasaan atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 di bahas di tingkat lanjut.

“Kami dari fraksi kebangkitan bangsa menyatakan kebanggaan kami terhadap peraihan yang sudah kesekian kalinya didapatkan oleh pemerintah daerah yaitu WTP hal yang tidak mudah didapatkan justru kita sudah mendapatkan sampai dengan 10 kali maka kami dari fraksi kebangkitan bangsa juga sangat bangga dan semoga predikat yang diraih selama ini dan berkali-kali ini akan terus menjadi satu hal yang membanggakan,” tutur Nurul Adha.

Di Lanjutkan dengan penyampian perwakilan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku juru bicara Muslihin, perwujudan dari pemerintah yang baik esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang artinya jika benar-benar dilakukan secara transparan jujur demokratis dan responsif maka insya allah hasilnya akan baik juga dan melalui tata cara ini pula pihaknya akan melakukan evaluasi secara kritis objektif dan akurat.

“Kami juga mengapresias apa yang di capai pemda Loteng saat ini (WTP) tapi bukan hal yang harus di banggakan justru yang harus lebih di banggakan ketika prestasi 10 kali WTP itu mampu di jalankan beriringan dengan pelayan publik yang baik pula,” ujar Muslihi

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Ratmina menyampaikan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 pada hari Rabu 25 Mei 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjalankan dan mewujudkan tugas fungsi yang melekat pada setiap anggota DPRD tentang penganggaran legislasi dan pengawasan menyisakaan pertanyaan yakni sebelum menetapkan anggaran target penerimaan pendapatan daerah pihaknya berkeyakinan terlebih dahulu sudah dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek sehingga ditetapkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021.

“Apa yang di sampaikan Pemda Loteng pada sidang sebelumnya di temukan fakta dari keseluruhan sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan capaian realisasi maksimal atau 100 persen,” paparnya.

Penyampian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Moh Sidik Maulana selaku juru bicara meminta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD pada daftar kemitraan dengan pihak ketiga di jabarkan lebih jelas dan meminta Pemda Loteng memperbaiki kerjasama terkait pengelolaan Perhotelan seperti Aironhotel dan Raja Hotel.

“Pemda Loteng harus lebih jelas menyajikan informasi tentang PAD Loteng dan harusnya memperbaiki kerjasama terkait pengelolaan Perhotelan seperti Aironhotel dan Raja Hotel,” tegasnya

Penyampaian Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Didi Arista mengingatkan bahwa 10 kali WTP tidak lebih penting dari capaian perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar kebutuhan mendasar masyarakat dapat terpenuhi dan terlayani secara baik dan profesional.

“Apalah artinya sebuah penghargaan di atas kertas jika tidak dibarengi dengan membaiknya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membuat korelasi antara bagusnya laporan keuangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” Jelasnya.

Fraksi Nasdem Perjuangan juru bicara Suhaimi, terhadap peraihan WTP yang sudah kesekian kalinya didapatkan oleh Pemerintah daerah merupkan hal yang tidak mudah didapatkan kabupaten lain namun justru Pemda Loteng sudah mendapatkan sampai dengan 10 kali berturut turut namun jangan ini semua menjadi jumawa.

“Kita bangga namun jangan jumawa,” singkatnya

Terakhir dari Fraksi Partai Amanat Berkarya Yasir Amrillah selaku juru bicara mengatakan hal yang sama yakni mengapresiasi capaian Pemda Loteng 10 kali WTP dan setuju pembahasaan Ranperda APBD 2021 di bahas di tingkat lanjut.

“Kami sepakat untuk di bahas di tingkat lanjut,” tutup Yasir.

Untuk di ketahui hasil rapat paripurna hari ini semua praksi menyetujui atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 akan dibahas lebih lanjut yakni pada pada Hari Kamis tanggal 2 Juli 2022 mendatang. (TN-03*)