Farin: APBD NTB itu Milik Bersama, Bukan Eksekutif Atau Legislatif
Mataram, Talikanews.com – Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan, yang baru saja menggantikan Mori Hanafi, menegaskan bahwa, APBD itu milik bersama, bukan Eksekutif atau Legislatif semata.
Politisi Partai Gerindra yang kerap dipanggil Farin ini mengungkapkan saatnya term (ketentuan) pokir Dewan dan Direktif Gubernur dihilangkan dalam term APBD. Alasannya? karena APBD itu adalah milik bersama.
“Jadi tidak boleh APBD ini dicap eksekutif sekian dan legislatif sekian. Gak boleh. Jangan kemudian ruang itu dibangun kedepannya. Sebab dalam APBD itu ada belanja, dan didalam belanja itu ada memang belanja pokir dan belanja direktif serta belanja reguler. Hanya saja kemudian jangan dipecah, apalagi mengatakan bahwa ini pokir dewan yang menyebabkan terjadinya divisit. Gak boleh seperti itu. Begitu pun juga sebaliknya. Karena APBD ini adalah APBD bersama koq, dan diketok secara bersama,” ungkapnya, Kamis 28 April 2022, di Mataram.
Menurutnya, APBD NTB saat sekarang ini terdampak akibat pandemi. Akibat pandemi tersebut, menurutnya, diperparah juga oleh karena kemampuan kita yang tidak memahami apakah kita harus menghadapi pandemi ataukah kita harus mengejar capaian RPJMD kita.
“Sehingga acuan indikatornya tidak jelas, membuat proyeksi-proyeksi baik pendapatan dan belanja menjadi blunder. Karena perencanaan pendapatan dan belanja ini menjadi blunder, kemudian inilah yang mengakibatkan terjadinya defisit,” kata Farin.
Dengan membaiknya kondisi keadaan saat sekarang, lanjutnya, maka kedepannya harus fokus untuk memperbaiki konstruksi anggaran pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau kita melihat konstruksi anggaran kita saat sekarang ini berdasarkan perhitungan rapat internal banggar, proyeksi aktualisasi kapasitas fiskal kita per April, dari potensi pendapatan kita hanya sebesar 61 persen. Kalau ini terjadi sampai dengan akhir tahun, maka kita kehilangan atau loss 39 persen. Nah inilah yang menjadi catatan kita harus bangkit. Jika kita ingin bangkit maka harus ada pergerakan manusia. Kondisi NTB dan semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Ditambah lagi pemerintah pusat pun menangani pandemi tanpa mereduksi pertumbuhan ekonomi kita. Nah itu yang kita lakukan di NTB. Sehingga wajar terjadi defisit,” ujarnya.
Untuk segera pulih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi ini, menurutnya, salah satu caranya adalah merubah cara berpikir yang masih menggunakan konstruksi pemikiran konvensional.
“Cara pikir konvensional itu adalah cara pikir yang menganggap bahwa pendapatan kita ini akan terus bergerak melambung. Sementara sektor pendapatan kita seperti PKB, BBNKB dan lainnya tidak termodifikasi secara baik. Kita cenderung membiarkannya secara organik bertumbuh. Acuan pendapatannya jangan terlalu konservatif,” cetusnya.
Oleh karenanya, harus ada sektor pendapatan-pendapatan yang lainnya yang perlu dimaksimalisasi oleh Pemerintah. Sementara berbicara penjualan asset itu harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam memaksimalisasi pendapatan. Alasannya karena daerah ini akan terus berkembang kedepannya, kalau menjual asset maka akan sama halnya menghilangkan investasi bagi generasi kedepannya.
Selain itu menurutnya, salah satu upaya peningkatan PAD itu adalah dengan melakukan peningkatan sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.
“Nah sementara ini, alokasi keberpihakan terhadap hal itu belum terlihat. Ini yang saya katakan konservatif, atau tidak terlihat. Artinya cenderung dibiarkan berkembang secara organik saja. Kalau kita terus mengacu kepada hal itu, maka pasti kita tidak akan pernah berkembang,” tandasnya. (TN-red)
