Pemuda di NTB Desak APH Usut dugaan Penjualan Bantuan Keramba Jaring Apung Bantuan Pemerintah Pusat
Mataram, Talikanews.com – Pemuda di Nusa Tenggara Barat mendesak Aparat Penegak Hukum mengusut tuntas dugaan penjualan bantuan keramba jaring apung (KJA) dari Pemerintah Pusat, untuk para Nelayan di Lombok Timur. Yang sedang di tangani Polres Lombok Tengah.
“Siapa yang menjual, kemana dijual, siapa pembelinya, harus diusut juga siapa pemilik Truck yang digunakan untuk pengangkutan KJA itu. Apalagi saya mendapat informasi bahwa Truck itu sudah di lepas tanpa alasan. Ini juga harus diusut tuntas,” pinta Ketua DPD KNPI NTB, Taupik Hidayat, Selasa 19 April 2022.
Taupik mengingatkan, jangan sampai hajat baik Pemda Lotim untuk membangun dan memperbaiki ekonomi masyarakat pesisir melalui program ini disalahgunakan oleh oknum berpentingan untuk meraup keuntungan pribadi.
“Apalagi ada agenda ingin menghancurkan program hebat dari Pemda Lotim ini sehingga nama baik Lombok Timur tercemar di masyarakat dan di pusat,” tegasnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) NTB menjadi wilayah zona budidaya. Teluk Jukung dan teluk Ekas. Karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2020 telah memberikan Kabupaten Lombok Timur bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) terbanyak se Indonesia.
Jumlah penerima manfaat Keramba Jaring Apung sekitar 983 orang yang telah dibagi menjadi 73 Kelompok pada tahun anggaran 2020. Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto saat memberikan penyerahan bantuan untuk 73 kelompok nelayan budidaya.
Secara Nasional ada 101 kelompok nelayan budidaya ikan (Pokdakan) yang menerima bantuan KKP dan Kabupaten Lombok Timur menerima bantuan program dari KKP paling banyak dengan anggota kelompok berjumlah 983 oran. Sisanya tersebar di berbagai daerah lain di Indonesia.
Pengembangan budidaya perikanan, dalam hal ini Lobster akan dipadukan dengan wisata bahari. Keramba Jaring Apung (KJA) akan ditata sedemikian rupa agar terlihat lebih tertata sehingga wisatawan merasa betah dan nyaman.
Lebih jauh Ketua KNPI NTB ini menyarankan agar perlu dikaji ulang terkait berapa besar anggaran yang dikeluarkan pusat untuk bantuan KJA bagi masyarakat nelayan.
“Ini harus ada transparansinya, jangan ujuk-ujuk mendatangkan barang dengan berbentuk KJA. Ini kan uang negara, jadi kita perlu tahu.” ingatnya lagi.
“Bantuan bibit pada tahun 2020 itu juga saya melihat data sangat tidak relevan. Banyak dari beberapa pihak mendapat durian runtuh. Padahal, program ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, namun masih ada banyak bancakan yang dilakukan beberapa oknum untuk mengambil keuntungan,” ujarnya.
Oleh karena itu pihaknya meminta APH dalam hal ini perlu turun ke lapangan untuk mengecek kondisi lapangan, melihat bantuan KJA yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok, apakah KJA itu masih dipegang oleh masing-masing kelompok atau sudah banyak yang berpindah tangan.
“Seperti contoh yang baru-baru ini ditemukan, KJA mau diperjualbelikan ke Surabaya, dan untuk itu kami dukung langkah langkah kongkret Polres Loteng untuk membongkar kasus ini agar semuanya terang benderang,” pungkasnya. (TN-red)
