Massa Aksi 11 April sampaikan Tuntutan Depan Gedung DPRD NTB, Isvie: Kami Buat Pernyataan Sikap ke Presiden
Mataram, Talikanews.com – Ratusan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) berorasi depan Gedung DPRD NTB, di Jalan Udayana, Mataram, Senin 11 April 2022.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Eko Saputro saat berorasi menyampaikan Delapan tuntutan, karena kebijakan-kebijakan irasional itulah yang ditolak dan gagalkan, bagaimanapun indonesia harus mengikuti mekanisme dan prosedur konstitusional bukan malah menghalalkan segala cara sehingga penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of pawer) itu dilakukan.
Oleh karena itu, dari aliansi OKP dan BEM menuntut pemerintah menurunkan harga BBM, menurunkan PPN, Stabilkan harga kebutuhan pokok, segera sahkan RUU TPKS, evaluasi total kinerja seluruh jajaran menteri kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin. Selanjutnya hentikan pencabutan subsidi publik, kawal penerapan Perda No.5 tahun 2021 tentang pernikahan dini dan hentikan tindakan represifitas aparat terhadap gerakan rakyat dan mahasiswa.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hari ini sudah dibenturkan dengan adanya penundaan pemilu dan beberapa kondisi rakyat lainnya,” kata Eko, Senin 11 Maret 2022, di Mataram.
HMI tidak bisa dibayar, tidak bisa ditunggangi kepentingan cukong politik. Terlebih melihat sistim demokrasi di Indonesia telah rusak akibat kepentingan oligarki. “Hari ini HMI bergerak di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Kepada semua anak bangsa, HMI mendorong untuk tetap menjaga soliditas dan stabilitas keamanan demi merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai keberagaman yang harmonis.
Presiden, tambah dia, diminta agar mengevaluasi kembali jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tidak kapabel dalam menjalankan tanggungjawabnya.
Tidak hanya itu, HMI juga menyinggung masalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Dalam hal ini, HMI menyatakan setuju namun dengan sejumlah catatan di antaranya menjamin pembangunan IKN Nusantara berdasarkan kaidah lingkungan hidup.
“Ini untuk menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,” ujar dia.
Terakhir, pemerintah harus menjamin keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam proses perencanaan, pembangunan dan masuk dalam struktur Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara.
Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang menerima massa justru mengatakan, DPRD NTB telah membuat surat pernyataan sikap yang di tujukan kepada Presiden RI.
Adapun bunyi surat pernyataan sikap tersebut yakni dengan hormat, disampaikan bahwa sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi dari berbagai unsur masyarakat dan aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya terkait dengan isu-isu Nasional yang berkembang pada saat ini, kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap politik dan possisioning kami sebagai representasi perwakilan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat menyatakan sikap terhadap hal-hal sebagai berikut :
Mendukung gerakan moral mahasiswa untuk menurunkan harga kebutuhan pokok rakyat dan bahan bakar minyak (BBM), Gas LPG, PPn dan ketahanan pangan lainnya yang saat ini naik sangat tidak wajar dan membuat rakyat hidup susah.
Meminta kepada Presiden Republik Indonesia segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau priode presiden.
Menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara termasuk substansi pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek lingkungan hidup, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian Pernyataan Sikap resmi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih. Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
“Atas nama Lembaga siap menandatangani pernyataan sikap yang akan dikirim kepada pak Presiden,” tutupnya. (TN-red)
