Musrenbang RKPD NTB 2023, Bottom Up Akomodir Perencanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota
Mataram, Talikanews.com – Rangkaian proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menerapkan lima pendekatan utama dalam perencanaan yaitu top-down, bottom-up, partisipatif, teknokratik, dan politik.
“Untuk proses top-down, RKPD 2023 ini mengacu pada penyusunan RKP Tahun 2023 di tingkat pusat,” kata Kepala Bappeda NTB Dr Ir H Iswandi dalam Musrenbang penyusunan RKPD NTB 2023, Kamis 31 Maret 2022, di Mataram.
Iswandi menjelaskan, untuk bottom-up, RKPD 2023 ini telah mengakomodir perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota. Proses partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai forum konsultasi publik.
“Optimalisasi penggunaan media sosial, yaitu Kanal Aspirasi digunakan untuk menjaring aspirasi dan harapan pembangunan dari berbagai kalangan,”tutur Iswandi.
Begitu juga untuk kalangan remaja, pemuda, dan disabilitas. Kanal Aspirasi merupakan platform untuk mengakomodir saran, ide inovatif, dan harapan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Iswany memaparkan prinsip money follow program dan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga telah diterapkan dengan baik dalam rangkaian proses penyusunan RKPD ini.
Diawali pelaksanaan workshop
evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Januari 2022. Dilanjutkan dengan workshop isu strategis, dan Februari 2022, telah dilaksanakan rapat kerja perencanaan pembangunan
Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. “Kami melibatkan Bappeda kabupaten/kota se-NTB,” tutur Iswandi.
Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini juga melibatkan rapat koordinasi intensif dalam forum mitra pembangunan daerah. Termasuk forum perangkat daerah, forum gabungan perangkat daerah, pra Musrenbang, dan Musrenbang RKPD 2023.
Tema RKPD 2023 yaitu “Peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan”. Hal ini bisa terwujud melalui upaya kuat membangun sinergi dan kolaborasi multi pihak dalam berbagai tingkatan pemerintah. Baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
“Sinergi yang kuat ini tentunya akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Jadi Semangat yang menjadi tagline adalah Sinergi Kuat, Kinerja Hebat,” ujarnya.
Terkait hasil penjaringan usulan perencanaan pembangunan tahun 2023, lanjut Iswandi, dapat dijelaskan total usulan program/kegiatan dari SKPD provinsi adalah 634. Perkiraan anggaran Rp 4.648.546.127.692,20.
Untuk kabupaten/kota 1.288 usulan dengan total anggaran Rp. 6.358.854.995.523. Aspirasi DPRD sebanyak 1.830 usulan untuk 80 jenis pekerjaan, yang mencakup infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, reformasi dan pelayanan publik, dan pariwisata.
Selanjutnya, melalui Kanal Aspirasi
ada 66 usulan yang diajukan 66 responden dari berbagai kalangan, pemerintah dan nonpemerintah.
“Semua usulan program/kegiatan ini akan dipetakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan, tidak hanya melalui APBD provinsi semata,”tandasnya.
Namun juga akan diusulkan untuk mendapatkan dukungan dari dana transfer, dekonsentrasi/tugas pembantuan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, mitra pemerintah dan sumber-sumber pendanaan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (TN-red)
