Anggota DPRD NTB Merasakan Kelangkaan Migor, Minta Gubernur Lakukan Sidak
Mataram, Talikanews.com – Kelangkaan minyak goreng (Migor) bukan saja dirasakan masyarakat. Melainkan para Anggota DPRD NTB juga merasakan hal yang sama.
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD NTB, meminta kepada Gubernur untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah distributor Migor.
Salah seorang anggota Komisi II DPRD NTB, H Khirul Warisin mengaku melihat langsung kelangkaan minyak goreng saat mengunjungi salah satu retail di Mataram.
“Saya mengalami langsung saat masuk di salah supermarket di Mataram. Di gerai nya nggak ada stok minyak goreng,” katanya.
Menurut Khairul Warisin, kondisi ini cukup meresahkan masyarakat. Migor menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan penerapan harga murah itu tentunya sangat membantu kalangan bawah namun disisi lain sangat merugikan jika terjadi kelangkaan seperti ini.
“Saya curiga ini sengaja disimpan (ditimbun) distributor. Sambil menunggu pengaturan harga baru,” ujar dia.
Dikatakan Khairul Warisin, pemerintah tidak boleh diam. Jika pemerintah peduli dengan masyarakat maka harus mengambil sikap tegas. Sehingga diminta kepada Gubernur supaya memrrintahkan bawahannya melakukan sidak bersama Aparat Penegak Hukum untuk memperjelas seluruh keadaan tersebut.
“Saya meminta pak gubernur agar melakukan koorodinasi dengan Kapolda membentuk tim sidak terhadap distributor,” pintanya.
Jika ada ditemukan distributor menaikkan harga berarti itu namanya main main. Apalagi sampai sengaja menimbun dengan tujuan yang tidak benar.
“Kalau sampai ditiadakan berarti ada niat tidak baik,” katanya.
Untuk itu wakil rakyat Dapil Lotim itu mendorong supaya Pemprov segera tanggap dalam masalah ini. Tidak terkesan acuh apalagi cuek. “Pemerintah harus tanggap. Segera bentuk tim Sidak,” tegasnya.
Mantan Wakil Bupati Lombok Timur tersebut akan segera menyamapikan kondisi tersebut di internal komisinya supaya memanggil mitra OPD yaitu Dinas Perdagangan Provinsi NTB supaya masalah ini tidak dibiarkan berlarut larut.
“Saya akan sampaikan ini di pimpinan komisi,” tegasnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD NTB lainnya, Muh Akri. Ia justru mendengarkan langsung keluhan masyarakat dibawah saat menyerap aspirasi (Reses) beberapa waktu lalu.
Akri mengatakan, akhir-akhir ini memang pantauan terhadap harga minyak goreng ini menjadi pembicaraan secara nasional. Bahkan sudah menjadi atensi semua pihak.
“Saya akan suarakan apa yang menjadi jeritan masyarakat hari ini, terutama ibu-ibu, karena yang merasakan dampaknya langsung adalah ibu-ibu. Saya akan panggil pihak terkait khususnya mitra komisi kami di komisi II. Kami akan minta untuk diberikan solusi,” tuturnya.
Pantaun media ini disalah satu Supermarket di Kota Praya, stok Migor tersedia namun sangat diatur pembeliannya. Misalnya satu orang hanya bisa membeli satu liter saja. Pengaturan pembelian Migor itu terkesannya stok terbatas. (TN-red)
