Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja di KEK Mandalika, BLK Lotim akan Melatih 700 Masyarakat Lokal
Lombok Tengah, Talikanews.com – Untuk penuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika. Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur, NTB akan melatih 700 masyarakat lokal di tahun 2022. Hal itu disampaikan Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker RI Muhammad Ali, saat rapat konsolidasi persiapan Peresmian Anjungan SIAPKerja di KEK Mandalika, Jumat.
Ali mengatakan, selain itu, Kemnaker RI memberikan program pemagangan dalam negeri untuk Prov. NTB sebanyak 450 orang. Tahun 2022 ini rencananya, Kemnaker RI akan menambah kuota program pemagangan untuk DSP KEK Mandalika, dimana tahun 2021 berjumlah 90 orang.
“Penambahan jumlah kuota pelatihan ini diharapkan dapat menjadi solusi segala persoalan terkait tidak maksimalnya rekrutmen tenaga kerja lokal bisa teratasi,” ujar Ali.
Ali menyampaikan Kemnaker RI juga memiliki program Magang Mandiri yang dilaksanakan oleh perusahaan. “Kami mendorong BUMN untuk ikut serta dalam program pemagangan. Kami berharap banyak BUMN yang ikut serta dalam Magang Mandiri. Jika hal tersebut terwujud, rencananya kami akan mengadakan kick off khusus pemagangan mandiri yang dilakukan oleh BUMN di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kepala Pusat Perencanaan Kemnaker RI Siti Kustiati menyampaikan, Kemnaker RI sudah melakukan pemetaan terkait kawasan yang akan dibangun termasuk didalamnya kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas (DSP) KEK Mandalika.
Dengan adanya proyeksi kebutuhan tenaga kerja di setiap kawasan, pemerintah dapat membuat analisis kebutuhan pelatihan kerja. Setelah dibuat kebutuhan pelatihan kerja akan dilihat BLK terdekat yang bisa memenuhi kebutuhan pelatihan tersebut.
“Dengan adanya Anjungan Siap Kerja, pemerintah dapat memperoleh data Angkatan Kerja di Prov. NTB. Sehingga program yang dimiliki oleh pemerintah dapat menyasar pengangguran di NTB dan cara-cara mengurangi pengangguran,” harap Oki.
Sementara itu, Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan saat ini NTB sedang fokus menyiapkan pelaksanaan program tahun 2022. Terutama untuk persiapan tenaga kerja, baik untuk KEK Mandalika maupun bagi pengembangan kawasan industri yang ada di pulau Sumbawa.
Bicara kebijakan daerah, Pemerintah punya PERDA Investasi bahwa SDM Lokal yang digunakan harusnya 70 persen. Sehingga butuh waktu untuk menyiapkan yang 70 persen ini. Di KSB juga mengadopsi Perda di Provinsi, dengan harapan masyarakat tidak jadi penonton, tetapi jadi pelaku utama.
“Kalau di sini ada Anjungan SIAP Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ITDC, dunia industri dan Lembaga Pelatihan bisa duduk bersama mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan berintegrasi untuk mempersiapkan SDM di NTB ini,” ujar Aryadi.
Sebelumnya, Disnakertrans dengan FKLPI-D sudah bertemu dengan ITDC untuk mendapatkan gambaran kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam pertemuan itu, disepakati ada tindak lanjut mengenai kerja sama antara FKLPI-D dengan ITDC terkait dengan menyiapkan tenaga kerja. Pemerintah melalui BLK siap membantu dan menyiapkan dari segi pelatihan dan kompetensi. Spesifikasi skill apa yang dibutuhkan akan menjadi pola pelaksanaan pelatihan.
Kepala UPTP BLK Lotim Sabar, menyampaikan sejak ada pembangunan di Mandalika, UPTP BLK Lotim terus melakukan koordinasi dengan Pemda dan membentuk FKLPID.
“Apa yang menjadi kebutuhan dari ITDC terutama terkait kebutuhan tenaga kerja sudah kami siapkan sejak tahun 2019. Ada beberapa alumni BLK yang sudah bekerja di kawasan ini,” ucap Sabar
Berbicara pariwisata, tidak lepas dari peranan FKLPID, karena forum tersebut terdiri dari berbagai macam asosiasi, sehingga lebih mudah mengetahui informasi terkait kebutuhan dunia industri.
Tidak hanya itu, UPTP BLK Lotim memiliki program Dunia Usaha, Dunia Industri (DUDI) yang membuka peluang bagi dunia industri untuk mendapatkan tenaga kerja kompeten. Program DUDI dilaksanakan oleh industri, pengajar dari industri dan spesifikasi dari industri.
“Saya yakin dan percaya hasil dari program DUDI dapat dimanfaatkan oleh ITDC dalam pemenuhan tenaga kerja,” ujarnya.
Tahun 2022 akan ada program DUDI sebanyak 144 orang, konsepnya akan bekerjasama dengan DUDI. Oleh karena itu, pemerintah butuh informasi terkait spesifikasi kebutuhan tenaga kerja di ITDC, sehingga kuota 20.000 tenaga kerja tidak terlalu sulit untuk diwujudkan.
“Kami yakin hasil pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK memiliki kompetensi yang baik dan bisa segera dimanfaatkan oleh ITDC,” pungkas Sabar. (TN-red)
