Rachmat Hidayat minta Pemprov NTB tak lepas tangan terkait Gejolak Ceramah Ustadz Mizan
Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPR RI, Dapil Lombok Nusa Tenggara Barat, H Rachmat Hidayat meminta Pemerintah Provinsi, tidak lepas tengan, terkait gejolak video ceramah Ustadz Mizan Qudsiyyah. Terlebih diserahkan penanganan itu ke Pemkab Lombok Timur, sementara persoalan itu sudah merambah ke Kabupaten/Kota lain.
“Gejolak sosial yang terjadi sudah lintas kabupaten/kota. Kita ingin agar Pemprov NTB hadir untuk turut mengambil peran menyiapkan solusi menyelesaikan permasalahan,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat.
Dijelaskan Rachmat, merujuk pada UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang eskalasinya sudah lintas kabupaten/kota.
“Momentum menyelesaikan permasalahan ini tak akan datang dua kali. Pemprov NTB harus segera turun tangan menangani. Bukan hanya di Lombok Timur. Sekarang eskalasinya sudah ke Lombok Tengah. Aksi-aksi unjuk rasa bahkan terjadi di Kota Mataram,” kata mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Rachmat mengaku sempat turun di Lombok Timur untuk menenangkan masyarakat. Dia meminta agar masyarakat percayakan sepenuhnya penanganan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Penyelesaian yang komprehensif dan tuntas menjadi sebuah keharusan. Sehingga persoalan ini tidak menjadi semacam “bara dalam sekam”, yang justru bisa memicu insiden serupa di kemudian hari.
Menurut Rachmat, mengingat eskalasi yang terjadi, kemudian menekankan dan menyerahkan penyelesaian kepada Pemkab Lombok Timur, baginya pilihan yang tidak bijak. Demikian halnya, menyerahkan sepenuhnya persoalan kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda NTB juga tidaklah tepat.
Gejolak sosial yang terjadi ini tidak bisa sepenuhnya dituntaskan dengan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, Pemprov NTB yang memiliki pranata dan perangkat penanganan permasalahan sosial yang lengkap, harus turun tangan.
“Pemprov NTB harus berada di garda terdepan. Mengharapkan penyelesaian persoalan dengan pendekatan keamanan, sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dan TNI dengan rakyat,” imbuhnya.
Seharusnya kata Rachmat, posisi aparat keamanan yakni kepolisian dan TNI adalah mem-back up pemerintah daerah. Karena itu, peran strategis untuk menyelesaikan permasalahan ada pada Pemprov NTB.
Legislator Senayan tiga periode ini menegaskan, saat ini, semua pihak berpacu dengan waktu. Gejolak sosial ini harus segera diatasi hingga tuntas. Manakala penyelesaiannya berlarut-larut, akan ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh NTB.
Rachmat mengingatkan, bagaimana dalam hitungan bulan, NTB akan menjadi tuan rumah event balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP. Kemudian Tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika akan digelar pada 11-13 Februari. Seluruh pembalap MotoGP akan hadir pada latihan resmi tersebut dan race utama akan digelar sebulan setelahnya, tepatnya pada 20 Maret.
Selain itu, NTB juga masih akan menjadi tuan rumah event-event internasional yang lain. Misalnya ajang balap Motorcross paling bergengsi di dunia yakni MXGP. Event ini diagendakan digelar tengah tahun ini. Kemudian di akhir tahun, akan ada event World Superbike, ajang balap motor internasional yang dipastikan akan mengarahkan perhatian seluruh dunia ke NTB.
Rachmat mengingatkan, event-event internasional yang diback-up penuh oleh pemerintah pusat tersebut tak boleh gagal, hanya dengan stigma bahwa NTB adalah daerah yang tidak kondusif. Itu sebabnya, Pemprov NTB diminta tak menyia-nyiakan momentum untuk menyelesaikan gejolak sosial yang terjadi secepatnya.
Rachmat mendapat informasi, jika tak ada aral melintang, pekan depan, Presiden Joko Widodo akan berkunjung dan melihat langsung kesiapan NTB sebagai tuan rumah MotoGP. Tentu menjadi komitmen semua pihak di Bumi Gora, untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
“Jangan sampai masalah ini melebar kemana-mana. NTB ini milik kita semua,” tutupnya (TN-red)
