Project Dikbud NTB dinilai Cedrai Pendidikan, APPM buka kedok dugaan Korupsi Perangkat Tablet
Mataram, Talikanews.com – Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) kembali menggelar aksi membuka kedok dugaan korupsi dana Afirmasi pengadaan perangkat Tablet yang merupakan project Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sebesar Rp 34 Miliar melalui Dana BOS tahun 2019-2020. Karena, banyaknya muncul dugaan korupsi itu, dinilai telah mencederai pendidikan.
Tidak hanya itu, massa membuka ulang pengadaan 11 unit kapal praktik fiberglass untuk sekolah SMAN/SMKN di NTB, termasuk pengadaan alat musik drum band.
Koordinator Lapangan, Herman menyatakan bahwa project dana bos afirmasi dan kinerja pembelian tablet senilai Rp 34 Miliar kuat dugaan bermasalah. Karena oknum pengusaha merupakan orang di Dikbud NTB termasuk PPK PKLK terindikasi melakukan permainan terstruktur dan masif dan tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah yang dibentuk oleh panitia BOS sekolah masing-masing.
“Mestinya yang akan melakukan pengadaan perangkat Tablet itu ya pihak sekolah sepenuhnya punya kebijakan, bukan dari salah satu Bidang di Dikbud NTB,” tegasnya saat aksi di depan Dinas setempat, Selasa 14 Desember 2021.
Lain halnya dengan Ruslan. Ia justru mempertanyakan adanya indikasi pungli pada kegiatan Sabtu Budaya yang dimotori oleh Dikbud NTB. “Kami sepenuhnya mendukung agenda tersebut karena punya nilai positif untuk kemajuan siswa/siswi NTB dalam memperkenalkan budaya. Tapi, jangan bebankan kepada sekolah yang ujungnya membebani siswa itu sendiri,” tegasnya.
Koordinator Umum, Fadhil mempertegas terkait project Dikbud mengenai pengadaan 11 unit kapal praktik (fiberglas) anggaran sekitar Rp 24 Miliar. Dimana, dalam proses, ditemukan tidak sesuai spesifikasi oleh Kejaksaan Tinggi NTB.
“Apakah pihak Dikbud menghadirkan ahli perkapalan untuk pembuatan kapal, serta mempertanyakan fisik kapal seperti apa?,” katanya.
Apa yang menjadi pertanyaan dan aspirasi APPM itu langsung di tanggapi Sekdisbud NTB, Muthadi Hairi. Ia menjelaskan, terkait project pengadaan 11 unit kapal tahun 2018,dana bos afirmasi dan kinerja (pembelanjaan tablet) tahun 2019-2020 sudah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.
“Kita tunggu proses APH saja,” ujarnya.
Sedangkan program sabtu budaya, baginya jika teman-teman menemukan kejanggalan pungutan liar, dirinya meminta data dan bukti untuk ditindaklanjuti.
“Berikan kami bukti pelanggaran yang dilakukan oknum Dikbud tersebut, agar segera kami tindaklanjuti dan memberikan sanksi,”tutupnya.
Mendengar jawaban Sekretaris Dinas itu, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (TN-red)
