Anggaran pengadaan perangkat Tablet di Dikbud NTB sebesar Rp 34 Miliar dipertanyakan, APPM “cium bau busuk”
Mataram, Talikanews.com – Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Nusa Tenggara Barat mempertanyakan anggaran pengadaan perangkat Tablet, senilai Rp 34 Miliar, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
Pertanyaan itu muncul saat Aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu 8 Desember 2021, dijaga ketat aparat kepolisian.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Herman menyampaikan, pendidikan merupakan salah satu investasi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara maupun daerah, tetapi jangan jadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri bagi oknum pejabat yang tak bermoral, sebagai contoh permainan terstruktur anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dikatakan Herman, dana BOS afirmasi dan kinerja untuk pembelian perangkat Tablet pada bidang SMA/SMK di Dikbud NTB, kuat indikasi penentuan salah satu merk barang dan pihak ketiga selaku pemenang tender pengadaan, dilakukan oleh oknum Kabid dan oknum PPK PKLK.
“Ada indikasi permainan terstruktur oleh para oknum di Dikbud NTB dan kami mencium bau busuk dalam program pengadaan ini,” katanya.
Padahal lanjut Herman, proses belanja perangkat Tablet itu dilaksanakan sepenuhnya oleh masing-masing Sekolah, sesuai yang telah di ataur dalam Peraturan Mentri. Akan tetapi justru ada oknum pejabat yang mengkoordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian agar satu pintu.
Senada disampaikan Ruslan. Dia menyebut kegiatan Sabtu budaya yang dimotori Dikbud NTB pun juga terindikasi bermasalah, bagaimana tidak, pendidikan SMA maupun SMK yang masing -masingnya kurang lebih terdapat 640 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah NTB, diminta tanggungan untuk mensukseskan agenda Sabtu Budaya tersebut.
Dimana, masing-masing sekolah ini menanggung sampai 20 sampai 30 Juta rupiah/sekolahnya. “Inikan konyol namanya, sama halnya Dikbud NTB memberlakukan dugaan sistem Pungutan Liar di bidang Pendidikan NTB, dan tentunya berlawanan dengan cita-cita Pendidikan untuk mencerdaskan SDM Indonesia yang unggul,” sebutnya.
Sementara itu, Fadhil Dahlan selaku Koordinator Umum APPM-NTB, menegaskan ada tiga pokok masalah yang menjadi tuntutan massa, yakni berkaitan dengan dana BOS afirmasi dan kinerja 2019-2020 (pembelian tablet) sebesar Rp 34 Miliar, oleh oknum di Dikbud NTB tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri di NTB.
Kemudian agenda Sabtu budaya yang dimotori Dikbud NTB itu ada indikasi pungutan terhadap masing-masing sekolah SMK/SMA Negri di NTB,
“Berlanjut ke pengadaan 11 unit kapal sebagai project di Dikbud NTB di tahun 2018 dengan kurang lebih anggaran 24 Miliar, ini terindikasi tidak sesuai spesifikasi,” tutup Fadhil.
Terkait tuntutan massa aksi itu, belum ada perwakilan Dikbud memberikan penjelasan hingga massa aksi membubarkan diri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. Aidy Furqon yang dikonfirmasi via WhatsApp, belum memberikan keterangan. (TN-red)
