Mataram, Talikanews.com – Forum Wartawan Parlemen NTB, menggelar diskusi bertema DPRD NTB bicara “tiga tahun kepemimpinan Zul-Rohmi”. Diskusi itu, menghadirkan Ketua Komisi dan Fraksi yang ada di DPRD, Selasa 21 September 2021, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam diskusi yang di buka ketua DPRD, Hj Baiq Isvie Rupaeda tersebut, muncul apresiasi dan kritikan terhadap kepemimpinan dua doktor Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah – Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah.
Para Politisi di Udayana itu memberikan kritikan, saran dan masukan kaitan sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian, perekonomian, pemerintahan/birokrasi, pengangguran, program unggulan, mutasi hingga persoalan kemiskinan maupun lahan di Gili Trawangan Indah.
Kritikan mulai dari Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin, yang menyoroti tata kelola pemerintahan dan birokrasi. Dimana beberapa tahun terakhir Pemprov dibawah kepemimpinan Zul-Rohmi dinilai masih lemah dan tidak memiliki instrumen/indikator yang jelas dalam tata kelola birokrasi.
“Saya lihat, penataan birokrasi masih lemah. Karena kuatnya pemerintahan tergantung instrumen. Bahkan tidak memiliki indikator yang jelas,” kata politisi PPP ini.
Apa yang disampaikannya lanjut Syirajuddin, bukan tanpa alasan. Contoh penempatan ASN/pejabat lingkup Pemprov NTB dalam hal mutasi. “Tidak memiliki parameter yang jelas, yang bisa memberikan inovasi dan kreasi,” ujarnya.
Menurut Syirajuddin, dengan seringnya mutasi tanpa ada pertimbangan jelas dan matang justru dinilainya kurang bagus. “Baru 2 atau 3 bulan, sudah dimutasi, gimana mau bekerja, baru tahap konsep, taunya di Mutasi, sehingga saya katakan Zul-Rohmi belum melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien,” tegasnya.
Pemerintah juga diharapkan agar mampu membuat sebuah desain terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, Syirajuddin menyarankan agar perlunya dilakukan sinergi instrumen dalam menyelesaikan persoalan. Bagaimana menghadapi bencana maupun sejumlah program lainya seperti industrialisasi maupun zero waste. Meski demikian dirinya memaklumi kepemimpinan Zul-Rohmi hingga tahun ketiganya.
“Untuk menjalani sebuah kepemimpinan atau pemerintahan ditengah bencana tidaklah mudah. Zul-Rohmi ini cukup tangguh dan kuat dalam menghadapi terpaan bencana gempa bumi dan pandemi COVID19. Memang butuh kecekatan. Tapi tidak bisa juga kita menafikan, kita manusia tidak ada yang sempurna. Zul-Rohmi tangguh dan kuat menghadapi bencana,” kata Syirajuddin.
Apresiasi dan kritik juga muncul dari anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD NTB Sudirsah Sujanto. Menurutnya, suka duka dan plus minus dalam sebuah kepemimpinan Zul-Rohmi tentu tetap ada. Belum lagi, kata dia, dihadapkan dengan sebuah bencana. Baik itu bersifat bencana alam (gempa bumi 2018 lalu) maupun non alam (pandemi COVID19).
Dikatakannya, Lombok Utara adalah daerah yang paling terdampak akibat gempa bumi lalu. Masih cukup banyak hal yang menjadi “PR” tersisa akibat gempa bumi lalu. “Termasuk tempat tinggal saya di KLU rusak berat, 90 persen kerusakan yang terjadi ,” kata Sudirsah. “Sampai saat ini (persoalan) sisa akibat gempa belum tuntas. Ada sekitar 14 ribu rumah (warga yang harus dijadikan perhatian). Ini PR yang belum habis. Kemudian datang covid-19, itulah kenapa saya katakan (Kepemimpinan Zul-Rohmi) cukup berat,” tambahnya.
Ungkapan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra NTB itu seakan memaklumi lika liku perjalanan Zul-Rohmi hingga dititik ini. Disisi lain, ia nampaknya juga menyoroti berbagai hal. Mulai dari persoalan PT GTI, program unggulan, birokrasi hingga tata kelola keuangan Pemprov NTB dibawah kepemimpinan Zul-Rohmi.
Untuk persoalan GTI, menurutnya langkah Pemprov NTB dinilai sudah tepat dan sangat sejalan dengan rekomendasi DPRD yang menginginkan putus kontrak. Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemprov itu merupakan angin segar. Hanya saja pihaknya belum mengetahui secara jelas seperti apa dan bagaimana pola selanjutnya pasca putus kontrak ini. “Kita tunggu dulu sejauh mana dan seperti apa polanya. Mudah-mudahan perjuangan puluhan tahun bisa dirasakan oleh masyarakat di Gili Trawangan,” tegasnya.
Disisi lain, terkait dengan pengembangan daya saing SDM yang sudah dijabarkan dalam RPJMD, ia mengaku, masih melihat sejumlah program unggulan belum maksimal. “Saya melihat program unggulan belum maksimal. Program zero waste, tapi sampah masih menggunung seperti di (gili) trawangan, kota mataram, lombok utara dan kabupaten/kota lainnya. Perlu dievaluasi dan dituntaskan,” sorotnya.
Sudirsah juga menyorot tata kelola keuangan Pemprov NTB dinilainya masih perlu dibenahi. Parahnya lagi, kata dia, sebuah program yang harusnya dituntaskan pada 2020, namun harus dituntaskan di 2021. Dia juga menyarankan, agar penempatan pejabat dalam hal mutasi di setiap OPD harus tepat.
Sehingga apa yang diharapkan dapat terealisasi. Begitupun irama mutasi yang dilakukan, menurut dia, perlu dipertimbangkan lebih dalam. Sehingga tak kerap melakukan mutasi. “Tata kelola keuangan Pemprov masih amburadul. Program 2020, harus dituntaskan 2021. Harus tepat ditempatkan orang-orang yang tepat. Birokrasi carut marut. Ini mungkin dampak seringnya mutasi,” sesalnya.
Meski demikian, mengingat masih ada tersisa waktu dua tahun lagi untuk kepemimpinan Zul-Rohmi, ia berharap agar segala kritikan/masukan/saran dari pihak DPRD dapat dijadikan motivasi untuk lebih baik dan memaksimalkan segala sesuatunya kedepan. “Masih ada tersisa waktu dua tahun lagi. Mari kita sama-sama membenahi, sehingga visi misi yang tertuang dalam RPJMD tercapai,” ujar Sudirsah.
Selanjutnya H A Rahman Abidin Anggota DPRD NTB dari Fraksi Demokrat menyatakan sangat setuju atas apa yang disampaikan oleh Sudirsah Sujanto. Menurut dia, tata kelola keuangan Pemprov NTB perlu dibenahi. “(Pemprov NTB) masih lemah tata kelola keuangan. Tolong perbaiki tata kelola keuangan seprti apa yang disampaikan Bapak Sudirsah sahabat saya,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal mutasi oleh Gubernur NTB dimana pejabat yang ada di kabupaten/kota sangat kerap dibawa ke Provinsi. Hal itu menurut dia justru menganggu efektivitas kinerja ASN lingkup Pemprov NTB yang ada sedari awal. Kemudian, disisi pendidikan dan kesehatan, Pemprov NTB juga diminta melakukan keberimbangan.
Dia mencontohkan ketika ada yang sakit dan harus berobat ke Lombok, Mataram. Cukup memakan waktu yang tidak sebentar dalam perjalanan. “Saya berharap dari sisi kesehatan perlu difikirkan. Ini suara (pulau) Sumbawa (bagian) paling timur. Begitu juga soal air bersih, kami krisis air bersih,” demikian ungkap wakil rakyat di Udayana asal Dapil VI Dompu, Bima, Kota Bima ini.
Berbeda dengan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf justru memberikan apresiasi kepada Zul-Rohmi. Berkaitan dengan Desa Wisata, Industrialisasi di bidang Pertanian dinilainya sudah cukup baik. “Menurut saya Zul-Rohmi perlu kita apresiasi,” ucap politisi Demokrat itu singkat.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB, Sambirang Ahmadi menegaskan, berkaitan dengan adanya anggapan bahwa Zul-Rohmi tidak beruntung karena memimpin ditengah terpaan bencana, justru ia menilai sebaliknya. “Zul-Rohmi tidak beruntung? Justru saya menilai beruntung. Karena kalau orang yang memimpin di kondisi normal itu biasa-biasa saja. Terkait kritik (yang disampaikan sejumlah anggota) saya kira (Zul-Rohmi) masih ada waktu menuntaskan. Misal persoalan (tata kelola) keuangan, kalau tidak bagus tata kelola mungkin tidak dapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tepisnya.
Mengenai kritikan lainnya antara lain seperti mutasi, ia mengaku setuju dengan anggota lainnya agar Pemprov NTB tidak terlampau sering melakukan rotasi. Disisi lain, kritikan adalah sebuah masukan, sehingga perlu sekiranya dapat diterima dan ditanggapi bijak. Mengingat masih ada waktu, ia pun berharap Zul-Rohmi dapat memanfaatkan waktu yang tersisa dua tahun lagi dapat dilakukan perbaikan/pembenahan bahkan penuntasan berbagai hal yang masih sekiranya menjadi PR.
“Menurut saya kritikan itu masukan. Saya kira underline kritikan terkait mutasi saya setuju agar tidak melakukan mutasi sering. Masih ada 2 tahun lagi untuk menuntaskan,” tutup Ketua Komisi III DPRD NTB itu singkat.
Talifuddin Anggota DPRD NTB dari Fraksi Gerindra Dapil IV Sumbawa-KSB juga menyoroti beberapa hal. Bahkan ia secara spontan seolah mengingatkan rekan Dapilnya yaitu Sambirang Ahmadi agar tidak selalu beranggapan merupakan bagian dari Eksekutif.
Pasalnya, Talif menilai, Sambirang terkesan kerap membela Eksekutif dan seolah melupakan bagiannya yang merupakan perwakilan rakyat di Udayana. “Pak Sambirang teman kita di DPRD ndak boleh bela eksekutif,” singgung Talif sembari berseloroh disambut tawa hadirin. Nampak spontan Sambirang pun terlihat menunduk sambil tersenyum.
Tak lama kemudian Talif mengingatkan Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB agar tidak melakukan pola mutasi tanpa pertimbangan. Tanpa menyebutkan siapa nama pejabat lingkup Pemprov NTB itu.
Talif mengatakan ada sekitar dua orang yang dimutasi diturunkan tanpa diberikan teguran terlebih dahulu. “Mutasi ini perlu dipertimbangkan lagi, jangan melakukan hal yang salah. Seharusnya Sekda sebagai birokrat murni kasi petunjuk kepada yang memegang tongkat kekuasaan (Gubenrur NTB),” sarannya.
Anggota Komisi V DPRD NTB Fraksi PPP, TGH Hazmi Hamzar menyarankan agar pola program beasiswa betul-betul diperhatikan dan dipilih sesuai kebutuhan dan prioritas.
Ini disampaikan demi kemajuan masyarakat dan daerah. Wakil rakyat asal Dapil Lotim ini juga menyarankan agar Dikbud NTB sering berkoordinasi dengan mantan Kepala Dinas sebelumnya. Menurut dia, mantan kepala dinas Dikbud sebelumnya jangan dianggap sepele. Karena ia menilai ada sebuah ilmu yang bisa dipetik dan dipelajari bersama. Terutama koneksi ke Pusat.
Sehingga diharapkannya, NTB khususnya dunia pendidikan dapat lebih baik. Terlebih dalam memasukan berbagai proposal dalam menjemput program yang ada ditingkat Pusat. “Mantan (Kadis Dikbud baik yang masih menjabat/pensiun) itu jangan dianggap sepele. Saya sempat berdiskusi, (NTB) kita paling miskin proposal. Di Jakarta (proposal) sangat-sangat minim,” ungkapnya.
Kemudian disisi kesehatan, ia menyarankan agar Lombok Tengah menjadi konsentrasi saat ini. Mengingat akan ada berbagai event internasional seperti World Superbike dan MotoGP. Sedangkan target vaksinasi dinilainya masih cukup jauh, yang mana mengharuskan minimal 70 persen warga di Loteng sudah tervaksinasi.
Bahkan ia sempat menyinggung soal inovasi, terutama dari sisi pelaporan ke Pusat. Sehingga NTB sempat disemprot dan ditandai sebagai daerah yang paling minim inovasi. Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya pemprov terutama dalam inovasi yang kini NTB berada diurutan pertama. Hanya saja kedepan, pola pelaporan harus lebih diperhatikan sehingga teguran pernah terjadi tidak perlu terulang kembali.
“Ya syukur (kalau sudah di peringkat pertama) kita apresiasi. Kita sering disemprot karena terlambat pelaporan. Kedepan pelaporan harus diperbaiki, karena ini untuk nama baik kita dan juga berdampak nambah bantuan dari pusat. Mudah-mudah tersisa dua tahun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Evaluasi apa yang saya sampaikan kritikan ini demi kebaikan kita semua,” tutup Hazmi Hamzar.
Kritikan terus berdatangan, kini giliran Anggota DPRD NTB yakni Jumhur dari Fraksi PKB. Menurut dia DPRD sudah sangat sering menyampaikan berbagai hal, namun Gubernur NTB terkesan cuek dengan berbagai kritik/masukan yang disampaikan pihaknya. Padahal, kritikan/masukan/saran yang disampaikan demi kebaikan bersama. Terutama baiknya roda pemerintahan pada kepemimpinan Zul-Rohmi.
Ia lantas sempat menyinggung dengan tema giat yang terlaksana hari ini yaitu DPRD NTB Bicara. Karena pihaknya mengaku sangat kerap berbicara dalam menyampaikan saran atau masukan terhadap pemerintah. “Semestinya DPRD NTB Bosan Bicara. Tiada hari tanpa bicara, bahkan setiap rapat kita tetap bicara kenceng. Kenceng ditengah kondisi seperti ini. Walaupun begitu kita apresiasi Forum Wartawan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ini bagus sebagai motivator penggerak kita dalam berinovasi tiada henti,” katanya disambut tepuk tangan.
Berkaitan dengan 3 tahun Zul-Rohmi, menurut Jumhur, bahwa pemimpin NTB sedang sehat, bahkan dinilai tahan banting terhadap kritikan. Terkait berbagai persoalan ia berharap Gubernur NTB dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Terlebih masih ada tersisa waktu masa jabatan dua tahun lagi. “Yang pertama beliau sehat walafiat. Beliau tahan banting kritik. Hampir setiap hari kita kritik. Siapapun yang jadi gubernurnya harus inovasi tiada henti. Banyak jalan menuju roma dan pasti ada kiat menyelesaikan persoalan. Masih ada waktu melakukan perbaikan-perbaikan,” singkatnya.
Kemudian Akhdiansyah Anggota DPRD NTB Fraksi PKB. Menurut dia, dari sisi pendidikan ada fakta yang cukup miris. Yaitu persoalan perkawinan anak dibawah umur. Hal ini cukup menjadi perhatian. Begitupun sisi kesehatan, termasuk penanganan COVID19 dinilainya belum transparan. Bahkan ia menyatakan dari sisi tata kelola keuangan memprihatinkan.
“Soal perkawinan anak cukup tinggi. Melihat pendidikan ini cukup miris. Saya miris kok Zul-Rohmi makin mundur. Penanganan COVID tidak transparan. Bobrok tentang tata kelola keuangan. Nah, apa yang berhasil? Ndak ada. Zul-Rohmi (seharusnya) hadir menyelesaikan masalah bukan membuat masalah,” kata pria yang akrab disapa Guru To’i ini.
Selanjutnya Ruslan Turmuzi Anggota DPRD NTB dari Fraksi BPNR. Mengenai 3 Tahun Zul-Rohmi, menurut dia, belum saatnya untuk menilai berhasil atau tidaknya pasangan duo doktor saat ini. Justru ia memberikan apresiasi kepada Zul-Rohmi kalaupun harus berbicara hingga saat ini. Sebaiknya, kata dia, ketika berbicara mengenai kepemimpinan Zul-Rohmi harus berdasarkan data dan fakta. “Apa yang dilakukan eksekutif sudah luar biasa,” singkatnya.
Kemudian Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi. Menurut dia, awalnya kepemimpinan Zul-Rohmi secara umum bagus. Hanya saja, memang tak bisa ditampik, Zul-Rohmi harus dihadapkan dengan bencana gempa bumi hingga COVID19. Sehingga tidak mudah untuk menjalani sebuah kepemimpinan ditengah bencana beruntun.
Ia memaklumi jika masih ada hal yang belum bisa maksimal. Disadarinya, bahkan dari segi anggaran banyak terkuras. Ia menyebutkan semisal gempa bumi lalu, menghabiskan dana yang tidak sedikit dari APBD yakni sekitar Rp 500 miliar.
Kemudian COVID19 mencapai Rp 926 miliar. “Terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang bisa menstimulasi yaitu APBD. Tapi APBD pun terganggu. Di era Zul-Rohmi. Saran saya bisa lebih fokus pada hal tertentu karena waktu tinggal sebentar. Ya sekiranya bisa membangkitkan ekonomi untuk masyarakat yang lebih baik. Sehingga pada ujungnya, ekonomi lebih berkualitas,” demikian politisi Gerindra ini.
Sebelumnya Ketua FWP, Fahrul Mustofa dalam laporannya giat yang diselenggarakan ini bersifat positif. Yakni dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai. “Disisa dua tahun Zul-Rohmi ini, gempa dan COVID perlu semua kIta untuk memberikan masukan. Sehingga visi misi NTB gemilang bisa tercapai dan forum sudah sering mengadakan diskusi,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, bahwa tiga tahun Zul-Rohmi sudah banyak hal suka duka ditengah berbagai bencana yang melanda, yakni gempabumi dan COVID19. Oleh karenanya, ia berharap dengan tersisa dua tahun lagi kepemimpinan Zul-Rohmi agar banyak masukan yang diberikan terhadap Duo Doktor. “(Disisa masa jabatan) dua tahun saya harapkan banyak masukan untuk Zul-Rohmi. Kemiskinan, pengangguran, yang sakit, mungkin dengan masukan berharga dapat dijadikan masukan untuk lebih baik. Demi perbaikan kita semua,” pungkasnya (TN-red)
-
-
-
-
