Legislator NTB sarankan perkuat sabuk Pengamanan menjelang WSBK dan MotoGP 2022
Mataram, Talikanews.com – Berbagai event internasional akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat seperti World Superbike (WSBK) bulan November mendatang dan MotoGP tahun 2022. Hal ini tentu membutuhkan ekstra pengamanan, sehingga sabuk keamanan perlu diperkuat. Saran salah seorang legislator TGH Hazmi Hamzar, Senin 20 September 2021.
Menurut Anggota DPRD NTB ini, masalah keamanan menjadi prioritas kelancaran berbagai event tersebut yang akan menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan dunia yang akan datang berbondong-bondong ke NTB dalam ajang balapan dunia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah.
“Loteng khususnya, NTB pada umumnya sudah menjadi Kawasan Superioritas Nasional (KSN). Artinya, harus dijamin semua titik keamanan. Tidak hanya dibagian selatan Lombok Tengah, tapi juga wilayah utara, timur dan barat ini harus betul-betul aman semuanya,” kata dia.
Politisi PPP ini, mencontohkan, di Kabupaten Lombok Utara. Dimana, daerah itu memiliki destinasi wisata dengan keindahan Gili Gili yang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan telah dikenal dunia.
Sehingga tidak menutup kemungkinan, wisatawan dunia yang datang ke NTB juga akan berkunjung ke Lombok Utara sembari menanti gelaran WSBK dan MotoGP.
Oleh karenanya, titik-titik pengamanan harus maksimal. Ia juga mendorong agar segera terbentuknya Makodim KLU, sehingga dipimpin langsung oleh seorang Dandim.
Diketahui, tiga titik di NTB saat ini masih tercover oleh Kodim 1606/Mataram, yaitu meliputi Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.
Hal ini dinilai kurang maksimal. Karena, Kodim Mataram pun harus extra mengawasi tiga titik tersebut. Makanya, dia mendorong agar segera dibentuknya Makodim KLU secara tersendiri.
Sehingga, semua hal diharapkan dapat menjadi baik. Terutama sisi pengamanan yang maksimal. “Sehingga nanti, tidak perlu lagi nanti ada pertanyaan bagaimana (pengamanan) di KLU?,” ujarnya.
“KLU kan masih gabung (Kodim 1606/Mataram). Nah, kita minta supaya dipercepat ada Dandim tersendiri,” tambah anggota DPRD NTB jebolan asal Dapil Lotim itu.
Wilayah KLU dinilai sangat strategis. Sehingga jangan sampai kurangnya aparat keamanan menjadi salah satu kesempatan bagi pihak yang ingin membuat kegaduhan dan mengganggu kelancaran berbagai event di NTB.
“Jangan sampai tejadi gangguan keamanan nasional. Jadi memang semestinya kita itu di KLU sudah ada Kodim atau Dandim tersendiri tidak lagi menyatu dengan Mataram,” sarannya.
Dengan adanya Kodim KLU tersendiri, menurut dia, akan lebih memperkuat pola pengamaman di NTB. “KLU harus betul-betul dijaga,” tegasnya Hazmi Hamzar lagi.
Penekanan yang dimaksud Hamzi Hamzar ibarat sebuah sabuk rantai pengamanan. Sehingga rantai sabuk tersebut diharapkan tidak boleh kendor, apalagi harus putus.
“Jadi kalau kita mengatakan NTB harus aman, maka tidak boleh satupun rantai sabuknya NTB itu ada yang longgar. Harus betul-betul kuat. Maka tidak ada gunanya rantai yang hebat semuanya kalau ada rantai yang putus satu,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, perubahan nama Kodim 1606/Lombok Barat telah diresmikan menjadi Kodim 1606/Mataram tepatnya tanggal 18 Juni lalu.
Pergantian nama Kodim tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Kep/218/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Penataan Satuan Jajaran TNI AD dan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Nomor Sprint : 1754/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
Yaitu tentang pengesahan penataan satuan atau pergantian nama satuan. Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pangdam IX/Udayana melalui Surat Perintah Nomor Sprin/1113/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Pengesahan Penataan Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana. (TN-red)
