Wagub: Reformasi Birokrasi menjadi komitmen Pemprov NTB

Mataram, Talikanews.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi menegaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu komitmen pemerintah Provinsi dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai ikhtiar dilakukan daerah ini agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, akuntabilitas dan terintegritas yang diperkuat melalui misi NTB Bersih dan Melayani.

Yang jelas kata Wagub, pemerintah NTB terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sebagai wujud bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga reformasi birokrasi menjadi komitmen pemerintah NTB saat ini untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan.

“Kami terus mendorong betul seluruh OPD lingkup pemerintah NTB untuk terus melakukan improvement dan peningkatan kualitas pelayanannya,” kata Rohmi saat Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 bersama Tim Evaluator Kemenpan RB RI melalui virtual, Senin 6 September 2021, di ruang rapat utama kantor gubernur.

Didampingi Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi dan seluruh kepala OPD lingkup NTB, Wagub menyampaikan berbagai program, inovasi serta upaya yang dilakukan demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan melayani dihadapan tim evaluator Kemenpan RB RI.

Rohmi berharap, dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Pemprov NTB tentu membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari KementerianPAN RB agar ke depannya, birokrasi di NTB benar-benar bisa terwujud dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakat.

“Apa yang menjadi mimpi kami akan terus meningkatkan birokrasi dari waktu ke waktu. Sehingga target kami tentu dengan nilai yang terbaik, maka dari itu mudah-mudahan kami bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat NTB,” kata dia.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II KemenPANRB, Mohammad Averrouce mengakui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB terus meningkat dan semakin baik.

“Kita juga ingin dorong bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya pada aspek administrative. Sehingga kami terus memastikan bahwa perubahan dilakukan di NTB memiliki dampak kepada masyarakat. Termasuk upaya perubahan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini,” tutupnya (TN-red)

Exit mobile version