Sumbawa Barat, Talikanews.com – Konstruksi awal Proyek Smelter atau pabrik pemurnian emas dan tembaga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan anggaran Rp 14 Triliun, ditargetkan dimulai Oktober ini. Kendati demikian, masih terdapat lahan seluas 63 are yang dimiliki dua warga setempat belum dibebaskan.
“Saya optimis pembangunan Smelter dimulai Oktober ini, meskipun masih ada lahan 63 are dari total keseluruhan 172 Hektare belum dituntaskan. Namun kami terus mencari solusi penyelesaian,”kata Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin, Kamis 2 September 2021, di Kantornya.
Musyafirin mengaku, belum tuntasnya pembebasan lahan seluas 63 are itu, lantaran ada okunum yang memprovokasi sehingga mereka belum mau melepas lahannya. Ada yang mengompori.
Dikatakan Musyafirin, Smelter ini merupakan salah satu dari Delapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan Pemerintah Pusat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu berdasarkan keterangan resmi Menko Maritim dan Investasi, Luhut Bisar Panjaitan saat melangsungkan Rakor bersama Gubernur NTB, belum lama ini.
Untuk itu Musyafirin berjanji akan segera menyelesaikan masalah tersebut mengingat kontrak pembangunan Smelter di
Engineering, Procurement dan Construction (EPC) selaku kontraktor sudah selesai. Diketahui nilai investasi Smelter sebesar. Rp 14 Triliun.
“Yang belum selesai ini kita coba bangun komunikasi. Kita akan lihat UU Omnibuslaw yang mengatur tentang tanah kemudian bagaimana second opini dari Kejaksaan, kita akan tempuh supaya proses cepat selesai,” kata Bupati dua periode itu.
Musyafirin dengan tegas membantah dua warganya itu tidak mau melepas lahannya karena harga appraisal rendah. “Malah nilai appraisal jauh lebih tinggi dari harga transaksi di lapangan yakni Rp 5,5 juta/are. Kalau ada yang bilang lebih rendah dengan nilai pasar, itu informasi salah,” katanya
Musyafirin mengimbau kepada masyarakat KSB agar tidak mudah terprovokasi oknum oknum yang tidak bertanggungjawab. Kehadiran Smelter pastinya akan membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Tentu tidak boleh terprovokasi dengan pihak pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya.
Politisi PDIP itu meminta kerjasama media supaya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai niat besar membangun daerah dan kemajuan perekonomian masyarakat akan kalah hanya dengan satu dua orang.
“Kita minta media supaya tetap mengedukasi,” pungkasnya (TN-red)
-
-
-
-
