Lombok Tengah, Talikanews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membelikan semua Kepala Dusun (Kadus) kendaraan operasional senilai Rp 18 Miliar, mendapat kontra versi dari berbagai kalangan. Termasuk, salah seorang pengamat politik dan kebijakan pemerintah di Nusa Tenggara Barat, Dr. Agus.
Dr. Agus mengaku prihatin disaat pemerintah daerah Lombok Tengah sedang berjuang melawan pendemi Covid-19. Disisi lain ada yang menginginkan kendaraan operasional.
Padahal, masyarakat masih membutuhkan banyak barang publik dan jasa publik lainnya seperti vaksin, bantuan sosial, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk anggaran untuk menopang ekonomi masyarakat terdampak. Termasuk pelayanan pendidikan dan lain lain.
“Kondisi masyarakat sedang terpuruk akibat pendemi. Saya sarankan supaya pemerintah daerah fokus pada prioritas penanganan covid-19 dan dampak pandemi ini,”ujar Agus. Sabtu 20 Agustus 2021.
Artinya, program lain seperti pengadaan sepeda motor untuk kadus yang dianggap tidak terlalu mendesak, bisa ditunda dulu.
“Mestinya Pemda berpikir inovasi dalam pelayanan publik, bukan sebaliknya berpikir untuk pengadaan sarana pejabat publik.
Jika pemda justru menggunakan anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan sarana pejabat, saya khawatir publik akan menilai pemda tidak punya kepekaan sosial,” katanya.
Bukan hanya pengadaan motor Dinas Kadus melainkan, pengadaan sarana pejabat birokrasi dan DPRD supaya ditunda dulu.
“Kita semua harus memiliki komitmen berhemat untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan publik. Jadi, saya sarankan jangan adakan pengadan selama dua tahun kedepan,” ujarnya
Dosen UIN Mataram bidang politik itu juga menyadari konsekuensi apabila janji politik itu tidak dapat terpenuhi. Namun ini selalu jadi alasan klasik pemerintah dimana-mana. Takut di hukum oleh masyarakat karena sudah ada janji politik, apalagi ini adalah kadus yang nota bene dalam kepentingan politik pragmatis yaitu penyokong pemenangan pemilu.
“Kalau pemerintah menjalankan pemerintahan hanya dengan pendekatan kekuasaan jadinya seperti ini, takut sama simpatisan atau pendukung seperti kadus, elit Ormas, dan lain-lain. Dan ketakutan ini berbahaya karena bisa mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar,” cetusnya
Padahal, kalau mengelola pemerintahan dengan ilmu pengetahuan dan moral, maka keberpihakan pemerintah seharusnya pada nilai kepublik, bukan nilai elit penyokong suara dalam Pemilu. Kenapa demikian? Harusnya tugas kepala daerah beserta semua administrator publiknya adalah tugas pelayanan publik.
“Pelayanan publik adalah pemerintah hadir di tengah publik memberikan barang publik dan jasa publik. Bukan hadir memberikan hadiah pada elit penyokong suara,” imbuhnya
Barang dan jasa publik yang dibutuhkan saat pandemi ini tentunya vaksin, sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang profesional, bantuan sosial masyarakat terdampak. Semua ini butuh anggaran yang tidak sedikit. Maka pemerintah harus bikin kebijakan yang tepat.
“Jadi saran saya, sebagai orang yang mempelajari Ilmu Administrasi Publik dan konsen pada Kebijakan Publik, kelolalah pemerintahan ini dengan ilmu pengetahuan bukan dengan kekuasaan,” tutup Agus. (TN-03)
-
-
-
-
