Lombok Tengah, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, bertemu untuk membahas terkait pengadaan kendaraan operasional Kepala Dusun (Kadus).
Mewakili Anggota Komisi I DPRD Loteng, Muhalip mengatakan, Komisi I telah duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk membahas tentang pengadaan kendaraan Dinas Kepala Dusun.
“Beberapa hari yang lalau, Komisi I DPRD bersama Pemda Loteng sudah mulai menggodok skema pengadaan sepeda motor untuk kendaraan Dinas Kadus,” ujar H Muhalip saat di temui di ruang kerjanya. Jumat 20 Agustus 2021.
Politisi Partai Gerindra Dapil V Jonggat – Pringgarata itu manambahkan, pengadaan kendaraan operasional Kadus itu merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, yang mana janji politik itu tertuang dalam visi-misi.
“Janji politik itu harus di tepati, kalau gak sekarang terus kapan lagi pemda akan menepati janji politiknya, masalah anggaran untuk covid-19 dan anggaran untuk motor dinas kadus itu, pos anggarannya berbeda beda,” ujar Muhalif
Atas dasar itu Komisi I dengan Pemda Loteng telah membahas dan tetap akan mengajukan pengadaan dengan tiga opsi pengadaan yakni, opsi pertama pemerintah daerah akan menambah ADD khusus untuk pengadaan motor pada tahun penganggarannya, opsi kedua pemda sendiri yang akan menyerahkan langsung melalui hibah ke pemdes sedangkan opsi ketiga, Muhalip tidak menyebutnya.
“Meskipun sudah siapkan opsi, tentunya akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan DPRD Loteng dan Banggar,” ujar Muhalip.
Muhalip menjawab stateman Lege Warman Politisi PBB yang meminta Pemda Loteng untuk memperhatikan kesejahteraan guru tidak tetap (GTT) dengan menambah insentif ketimbang mengadakan motor dinas kadus di tengah pandemi.
“Terkait Insentif GTT itu, dulu pada sidang paripurna sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif bahwa pihak sekolah boleh menganggarkan 50 persen dana bantuan operasional sekolah (BOS) di anggarkan untuk penambahan insentif guru honorer jadi semua itu sebenarnya telah ada solusi,” paparnya
Sementara itu Lalu Muhibban, anggota DPRD Fraksi Gerindra mengatakan Kadus ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Loteng di tingkat bawah, bahkan Kadus ini orang yang pertama berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menyelesaikan semua persoalan.
“Kadus ini kan ujung tombak dari Pemerintah Daerah Loteng jadi wajar Kadus ini difasilitasi motor dinas agar dapat memberikan pelayanan prima di tengah tengah masyarakat, dan bahkan motor itu bisa di pakai masyarakat setempat ketika masyarakat membutuhkan untuk kepentingan orang banyak di lingkungan ke kadusan tersebut,” ujar Muhibban
Terkait dilema dan pro kontra terhadap persoalan itu Politisi Partai Gerindra menilai wajar wajar aja dan itu hak semua masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun apa pun itu tetap menjadi acuan dan pertimbangan eksekutif dan legislatif.
“Sah sah saja jika ada yang pro dan kontra dan itu akan jadi pertimbangan bersama,” tutupnya. (TN-03)
-
-
-
-
