Lombok Tengah, Talikanews.com – Partai Solidaritas Indonesia di Nusa Tenggara Barat mulai goyah. Pasalnya, 5 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempertanyakan keputusan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat, Dian Sandi Utama, membekukan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 5 Kabupaten/Kota, khususnya Lombok Tengah.
“Secara tegas kami mempertanyakan alasan DPW PSI melakukan pembekuan pengurus DPD 5 Kabupaten/Kota khusus DPD PSI Lombok Tengah. Mestinya, DPW harus mampu memaparkan kesalahan atau tindakan yang melanggar ADRT partai oleh DPD yang dibekukan, bukan disebabkan like dislike,” ungkap Sekretaris DPD PSI Loteng, Lalu Zulyadaini.
Zulyadaini menegaskan, sejauh ini, kepengurusan DPD PSI Loteng baik-baik saja dan tetap melaksanakan tugas sesuai perintah DPW juga DPP.
“Kami tidak pernah melanggar kode etik partai ataupun bertentangan dengan keputusan dan kebijakan DPW maupun DPP yang dapat menyebabkan pemberhentian dan pembekuan itu,” tegasnya.
Menurutnya, jika Dian Sandi Utama selaku ketua DPW PSI NTB melakukan pembekuan terhadap DPD 5 Kabupaten/Kota, silahkan saja asalkan alasannya jelas. Karena apabila pembekuan yang dilakukan demi kemajuan dan kebesaran partai, maka sangat welcome. Tapi, jika pembekuan untuk kepentingan diluar PSI maka perlu dipertanyakan.
“Kami lebih pertegas apa alasan DPW bekukan kepengurusan itu terutama DPD Loteng. Mestinya harus mampu menjelaskan kesalahan yang kami langgar, bukan berdasarkan suka atau tidak suka,” ujarnya.
Zulyadaini menambahkan, jangan sampai langkah ketua DPW ini akan berdampak luas terhadap rencana target pada Pileg mendatang. Hal ini ditegaskan karena, pengurusan sebelumnya jelas sudah menyiapkan strategi supaya target kursi di daerah ada keterwakilan.
“Jangan grasak grusuk main bekukan, kenapa tidak lakukan pendekatan jika misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan demi kemajuan Partai,” tutupnya (TN-red)
-
-
-
-
