Vaksinasi Lamban, Politisi PDIP NTB Ingatkan Pemda Bayar Insentif Nakes
Lombok Tengah, Talikanews.com – Salah seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) NTB Ruslan Turmuzi mengingatkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun pemerintah Kabupaten/Kota supaya membayar lunas insentif tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan pencegahan Covid-19.
“Jika ingin penyebaran Covid-19 segera teratasi, bayar insentif para Nakes, karena mereka garda terdepan yang rela tidak makan, tidak tidur dalam menangani pencegahan Covid-19,” ungkapnya Rabu 30 Juni 2021 di Kantor DPC PDIP Loteng.
Anggota DPRD NTB ini mengaku, pesan itu disampaikan karena, hasil serapan di lapangan, ada Nakes ditunda pembayaran insentif. “Dalam Reses yang saya lakukan, ada bisikan bahwa Nakes belum dibayar insentifnya,” cetus Ruslan.
Menurut Ruslan, pembayaran insentif Nakes itu tidak boleh ditunda. Bila perlu Pemda membuat inovasi baru yakni memberikan reward para Nakes yang bekerja maksimal.
“Alangkah lebih bagusnya lagi, ketika Pemprov NTB berikan reward ke Kabupaten/Kota, kemudian Kabupaten/Kota ke Kecamatan, dilanjut Kecamatan berikan reward ke Desa hingga tingkat RT, sebagai motivasi yang berhasil mencegah penyebaran Covid-19,” ujarnya.
Ruslan mencontohkan, Pemerintah Pusat telah memberikan Dana Insentif Daerah (DID) yang mendapat Opini WTP. Sehingga semua daerah termotivasi memberikan laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Supaya Nakes terus termotivasi bekerja cegah penyebaran Covid-19, bayarkan insentifnya, berikan mereka reward, begitu juga reward bagi Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, RT dan RW yang berhasil mencegah penyebaran Covid-19,” tegas.
Selain itu, libatkan media dalam sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19, bila perlu anggarkan khusus. Setidaknya media bisa menangkal hoax isu vaksin berbahaya dan mematikan.
Bicara vaksinasi lanjut Ruslan. Pada dasarnya pemerintah pusat telah menyediakan vaksin dan tidak pernah kurang. Yang menjadi persoalan sehingga belum tuntasnya proses vaksinasi karena masih kurangnya inovasi pemerintah daerah menggaet masyarakat supaya semangat divaksin.
“Untung proses vaksinasi ini dibantu TNI-POLRI Polri. Saya pastikan, tidak ada alasan pemerintah daerah menyatakan vaksin kurang, yang jadi persoalan ya kurang inovasi saja,” tegasnya.
Malah lanjutnya, yang diributkan oleh Pemda yakni selalu membuat peraturan kepala daerah (Perkada) tentang refocusing dan ada kesan masing-masing daerah jalan sendiri, mestinya harus ada lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19.
Bagiamana dengan keberadaan satuan Gugus Tugas (Satgas), bagi Ruslan, Satgas itu sifatnya koordinasi.
“Yang menyebabkan vaksinasi ini lamban ya kurang Inovasi, kurang sosialisasi dan pembayaran insentif Nakes tidak lancar,” tutupnya (TN-red)
