Kebijakan APH Menutup Objek Wisata Tak Adil, DPRD Loteng: WNA Leluasa Masuk
Lombok Tengah, Talikanews.com – Adanya penyekatan sejumlah pintu masuk menuju obyek wisata yang ada di Lombok Tengah oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Polres dilengkapi senjata api dinilai bukan kebijakan atau langkah yang tepat. Hanya karena mencegah meludaknya pengujung yang akan berwisata di tengah pendemi covid-19. Hal itu diungkapkan Ketua Mandalika Hotel Asosition (MHA) Samsul Bahri.
Samsul Bahri mengatakan, sangat memahami upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan oleh APH. Namun, langkah penyekatan itu semakin memblunder karena kebijakan dibuat menit menit terakhir.
“Sangat blunder kebijakan APH karena awalnya surat edaran (SE) dari Pemda Loteng membolehkan dengan syarat prokes,” ujar Samsul Sabtu 15 Mei 2021.
Menurutnya, mestinya pelaku wisata diundang jika ada perubahan atau rencana sosialisasi penutupan kembali objek wisata.
Meskipun demikian, dirinya langsung berkoordinasi dengan Kapolres, mendapatkan informasi ada penutupan. Padahal lanjutnya, tamu yang sudah reservasi di bolehkan masuk dengan pertimbangan tamu tersebut sudah melakukan pembayaran di depan atau pembayaran lunas.
“Ia kami sudah menginformasikan ke seluruh member MHA untuk mengirimkan bukti booking confirmation untuk menunjukkan ke pihak kepolisian yang berjaga dan alhamdulillah tamu tamu kami sudah banyak yang check in,” paparnya
Yang menjadi polemik tambah Samsul Bahri yakni ada ketidak adilan terlebih bagi pelaku wisata, karena pusat perbelanjaan di Mall begejubel dan pemandian kolam renang tidak dibatasi tetapi aman aman saja, sementara di objek wisata bahari di tempat panas dan terbuka malah ditutup.
Tentu ini akan berpengaruh terhadap tamu yang menginap di hotel karena, bagi wisatawan tidak ada artinya menginap di hotel kalau tidak bisa menikmati objek wisata sekitarnya sehingga di pastikan sampai lebaran topat tingkat hunian akan sepi.
“Bagi kami selaku pelaku wisata bahari menilai, ada ketidak adilan karena tempat wisata buatan seperti kolam renang dan pusat pembelanjaan terlihat ramai namun tidak pernah dilakukan penutupan,” keluh Samsul
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Loteng H Supli pun menilai kebijakan yang di ambil pemerintah dengan menutup pintu masuk di semua obyek wisata bukanlah kebijakan yang tepat, mengingat saat ini warga negara asing dengan leluasanya masuk ke Indonesia. Untuk itu jangan tembang pilih dalam mengambil kebijakan
“Destinasi wisata itu harus dibuka karena masyarakat perlu refreshing agar imun tubuh terbentuk dan perekonomian akan berjalan,” tutupnya (TN-03)
