Aneh, Anggota DPRD NTB ini Minta Pemerintah Hapus dana Pokir

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD NTB juga Ketua Badan Kehormatan (BK), H Najamuddin Mustofa, meminta kepada Pemerintah agar menghapus alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, karena dinilai hanya dijadikan sebagai alat bargaining anggota Dewan dengan Pemerintah.

“Dana Pokir ini sebaiknya dihilangkan saja supaya tidak dijadikan alat bergaining Dewan dengan Pemerintah saja,” ungkapnya Rabu 28 April 2021.

Politisi PAN ini memberikan alasan lain yakni ada asumsi negatif cenderung dilekatkan publik kepada anggota Dewan dengan adanya pokir ini. “Misalnya jual beli pokir. Ini sangat negatif bagi citra lembaga Dewan sebagai lembaga pengawasan,” kata dia.

Menurutnya, sebagai pengganti dana Pokir ini, sebaiknya Pemerintah menaikan gaji anggota Dewan secara jelas sesuai kebutuhannya dan kinerjanya selaku penyelenggara Negara.

“Kalau bisa, tidak lagi diberikan pokir sebagaimana hal ini mulai dilakukan di Provinsi lainnya karena jelas nilai keadilannya. Kalau bentuk pokir, belum tentu bisa dibagi secara adil. Bahkan terkesan hanya menimbulkan kesenjangan di Lembaga Dewan saja dan sering terjadi ketidak terbukaan antara satu dengan yang lain. Bahkan berdampak pada munculnya sikap saling curiga antara satu dengan yang lain,” cetusnya.

Dengan dihapuskannya dana pokir lanjut mantan ketua DPW PKB NTB ini, banyak hal positif akan terjadi, seperti pembahasan APBD akan berjalan optimal.

“Selain pembahasan APBD yang akan berjalan maksimal juga aspek pengawasan Lembaga Dewan ini akan berjalan baik. Manfaat lainnya yakni wibawa lembaga ini akan terangkat karena tidak ada lagi yang bermain-main dengan dana pokir ini,” ujarnya.

Najamuddin menambahkan, dalam waktu dekat, BK DPRD NTB akan menggelar kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi yang telah berhasil menghapus pokir sebagai referensi rencana usulan penghapusan Pokir di Nusa Tenggara Barat. (TN-red)

Related Articles

Back to top button