Kisruh BPPD UTD, Komisi IV DPRD Loteng Akan mengusulkan Perda Revisi OPD

Lombok Tengah, Talikanews.com – Komisi IV DPRD Loteng usulkan revisi peraturan daerah (Perda) organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah itu lantaran, adanya kisruh Unit Transfusi Darah (UTD) yang terus menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, ada dugaan penyalah gunaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sekitar Rp 2,7 miliar hingga Kejaksaan Negeri mendalaminya.

Anggota Komis IV DPRD Loteng, Legewarman kini mempertanyakan keberadaan Unit Transfusi Darah (UTD). Dimana, UTD tersebut belum jelas bernaung dibawah OPD mana. Apakah UTD ini dibawah naungan RSUD atau Dikes Loteng.

Pasalnya sampai hari ini, pihaknya belum mengetahui kejelasan UTD yang dipercayai mengelola dana miliaran rupiah oleh Pemda Loteng.

“Perlu kita ketahui dulu, UTD itu bernaung dibawah OPD mana, supaya jelas nomenklatur anggaran,” ungkap Legewarman, Minggu 18 April 2021.

Oleh sebab itu, dalam waktu dekat, dirinya akan mengusulkan agar perda tentang OPD direvisi untuk memperjelas status UTD itu untuk memperjelas laporan pertanggung jawaban anggaran yang dikelolanya.

“Apakah tetap dibawah Dikes atau RSUD atau kita buat sebagai lembaga yang mandiri dan tidak lagi mendapatkan anggaran dari APBD,” ujar Lege

Kalaupun nantinya UTD ini tidak lagi bernaung di Dikes atau RSUD, pihaknya akan menawarkan solusi agar UTD ini bisa berjalan sendiri di bawah naungan lembaga Palang Merah Indonesia (PMI) sepeti UTD yang ada di Provinsi NTB.

“Lebih baik dibawah naungan PMI seperti UTD yang ada di wilayah lain. Dengan demikian pengelolaannya dapat diawasi dengan baik,” imbuh Lege

Ia juga memaparkan bahwa permasalahan yang terjadi di UTD saat ini sebenarnya ada perbedaan tafsir antara UTD dan pemda karena UTD ini dikabarkan berada dibawah Dikes dan diberikan anggaran dari APBD. Sehingga Pemda beranggapan tidak memiliki keharusan untuk membayar itu ke UTD, karena akan terjadi double payment. Oleh sebap itu pihaknya sangat berharap Kejari Loteng bisa meluruskan semua ini.

“Misalnya Pemda, diharuskan untuk membayar ke UTD toh juga akan kembali sebagai PAD, jadi disini diharapkan Kejari Loteng untuk memberikan pemahaman ke publik,” pinta Politisi PBB ini.

Semisal nanti ada temuan dugaan penyalahgunaan BPPD seperti yang saat ini sedang hangat hangatnya dibicarakan publik, pihaknya mendukung penuh Kejari Loteng untuk mendalami dugaan tersebut.

“Apa pun namanya kalau menyalahi aturan, harus dipertanggung jawabkan oleh pihak terkait, jadi kami dukung Kejari Loteng untuk mengusut tuntas kasus ini,” tutup Lege. (TN-03*)

Related Articles

Back to top button