PPKM Mikro Diterapkan 23 Maret 2021, Masyarakat NTB Tetap bisa Beraktivitas

Mataram, Talikanews.com – Upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus digencarkan dengan kebijakan menerapakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara terapkan berbasis Rukun Tetangga (RT) di Desa dengan mengajak masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, dalam menjalankan aktifitas dengan aman dan produktif, ditengah masih merebaknya penyebaran Covid-19.

“Pemberlakuan PPKM berskala Mikro ini mengajak kita tetap bekerja dan produktif, namun tetap disiplin taati protokol kesehatan dengan menerapkan 3T, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di rapat evaluasi dan efektivitas penerapan PPKM Skala Mikro, Senin 22 Maret 2021 di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB.

Dalam rapat tersebut menghasilkan opsi dioptimalkan peran satuan tugas penanganan Covid-19 tingkat RT dalam PPKM berskala mikro ini, dan diharapkan dapat lebih efektif menekan penyebaran pandemi. Tinggal bagaimana kebijakan ini bisa disosialisasikan dan bagaimana sistem penerapannya di masyarakat.

“Kita dapat soasialisasikan PPKM Skala Mikro berbasis Rukun Tetangga (RT) di desa dengan mengedepankan kearifan lokal,” kata Rohmi.

Rohmi menjelaskan cara penerapan itu yakni mulai dari bagaimana sistem koordinasi, sistim pelaporan hingga sistem dan tatacara serta petunjuk penerapan PPKM Mikro di masyarakat, harus diterjemahkan sesederhana mungkin, supaya efektifitas penerapannya cepat dan mudah dijalankan oleh komponen dan elemen di desa. Baik itu Pemerintah Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna dan elemen lembaga lain.

Selain itu, Wagub juga meminta agar Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota bahkan desa/kelurahan lebih mengintensifkan upaya penanganan kesehatan serta memperkuat kemampuan tracing, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan tujuan implementasi PPKM Mikro dilakukan sebagai upaya pengendalian pada level terkecil, level RT.

Hal ini lanjutnya sesuai dengan Instruksi menteri dalam negeri nomor 06 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan corona ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Tujuannya untuk menekan kasus dan melandaikan kurva,” kata Lalu Hamzi Fikri.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro ini, jangan dimaknai dengan membatasi semua kegiatan di masyarakat, tetapi masyarakat tetap dapat beraktifitas namun tetap menerapkan disiplin mentaati protokol kesehatan, supaya aman dan tetap produktif.

Pemberlakuan PPKM sebelumnya diterapkan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Namun melihat progresnya PPKM ini sangat efektif menekan laju penyebaran Covid-19, sehingga perpanjangan PPKM ini ditambah lagi berskala mikro.

“Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, yang akan berlangsung mulai dari 23 Maret 2021 hingga 5 April 2021,” tutupnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button