DPRD NTB sebut Kepala Dinas PUPR Melanggar Perda Percepatan Jalan, Minta Gubernur Menggantinya

Mataram, Talikanews.com – Dinas PUPR NTB dinilai melanggar Perda Nomor 12 tahun 2019 tentang proyek percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Akibat tidak bekerja berdasarkan Perda itu, berdampak pada potensi kerugian uang negara dalam pengerjaannya. Contohnya, Pasalnya, ruas jalan Kabupaten yang tidak masuk dalam Perda tersebut dikerjakan menggunakan Anggaran Tahun Jamak.

Amanat dari Perda Nomor 12 Pasal II jelas menerangkan tujuannya hanya untuk jalan provinsi. Ini dituangkan dalam Pergub No 48 tahun 2019, perubahan Pergub Nomor 46 tahun 2019.

Dugaan pelanggaran Perda itu menjadi Komisi IV DPRD NTB saat kunjungan khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu. “Temuan kami kok bisa jalan Kabupaten dikerjakan oleh Provinsi yang masuk dalam Program Percepatan Jalan Provinsi itu yakni Ruas jalan Lenangguar – Baturotok sepanjang 5 kilometer dari panjang awal 46 kilometer. Anggarannya sebesar Rp 19 miliar,” ugkap H Asaat Abdullah, Rabu 17 Maret 2021.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTB yang berasal dari Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat ini menyebut, langkah yang di ambil Dinas PUPR sangat konyol. Terlebih pengerjaannya sudah dibuat kontrak masa pengerjaan sekitar 510 hari. Sebagai warga Sumbawa, Asaat mengaku bangga dengan atensi Gubernur NTB yang begitu perhatian dengan kondisi jalan di Kabupaten Sumbawa.

Namun, jangan sampai hal itu bisa jadi temuan aparat penegak hukum. “Saya khawatir ini jadi temuan,” kata dia.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan, jika jalan Kabupaten itu telah dihibahkan ke Provinsi, hal itu tentu tidak jadi masalah. Terlebih dikerjakan oleh provinsi, anehnya ruas jalan itu status jalan Kabupaten, namun dikerjakan menggunakan anggaran yang bukan ranah untuk jalan tersebut. Mestinya, jika harus tetap dikerjakan, sebaiknya Dinas PUPR membuat payung hukum baru supaya tidak melanggar aturan.

Hal itu ditegaskan H Asaat Abdullah karena, tidak boleh mengerjakan jalan diluar wewenang, apalagi itu masuk dalam Proyek Percepatan Jalan Provinsi NTB Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang akan menyerap anggaran Rp 750 miliar selama tiga tahun.

“Meski itu bentuk kepedulian, tapi tidak boleh seperti itu. Harus ada kajian-kajian. Tidak serta merta main eksekusi yang melanggar aturan,” tegas pria mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Sumbawa ini.

H. Asaat mengaku, saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB beberapa waktu yang lalu, Komisi IV secara khusus meminta agar hal itu direvisi. Bahkan Kepala Dinas PUPR langsung diminta agar merevisinya. Tapi perintah gubernur itu tidak di indahkan PUPR.

Menurut H Asaat Abdullah, Gubernur tidak mengetahui secara teknis persoalan ini. Untuk itu, ia mengingatkan Gubernur NTB agar berhati-hati. Jangan sampai, kata dia, itu menjadi jebakan yang bisa menggiring Gubernur dikemudian harinya. “Nah, itu yang kami jaga. Jangan sampai Pak Gubernur kena jebakan Bad Man (Oknum Nakal),” tegasnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai Kadis PU, meski kontrak telah jalan, namun hal itu semua bisa dianulir, jika hal itu salah. Pihaknya menduga ada kesengajaan dalam perencanaan yang dibuat oleh Dinas PU sendiri. “Makanya kami sarankan Pak Gubernur harus hati-hati. Secara pribadi saya sudah juga ingatkan Pak Gub,” kata Asaat.

Tak hanya itu, adapun hal kedua yang disorot terkait adanya ketimpangan penganggaran pengerjaan jalan di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Dicontohkannya, jalan pendidikan yang masuk usulan pengerjaan dimana kondisi kemantapannya diangka 99,3 persen. Anehnya yang akan dikerjakan sepanjang 1,57 kilometer dengan pagu Rp 16 milyar.

Jalan Pejanggik di Kota Mataram panjang yang akan dimantapkan 3.15 kilometer dengan dana Rp 10,7 miliar. Sementara di Pulau Sumbawa jalan Pal IV – Lenangguar sepanjang 35.37 kilometer. Namun, kata dia, pagunya hanya Rp 36,1 miliar. Padahal kondisi kemantapan jalan jauh lebih parah dibandingkan dengan di Lombok. “Ini ada ketimpangan,” kata Asaat Abdullah.

Oleh karenanya, Komisi IV menyimpulkan ada dugaan pelanggaran Perda, dugaan pemborosan anggaran dan perhitungan perencanaan yang salah.

Ditambahkan H Ruslan Turmuzi, bagi dia, banyak hal perlu dipertanyakan terhadap sikap Dinas PUPR yang berani mengeksekusi angggaran yang bukan peruntukan bagi jalan Kabupaten itu.

“Jangan main-main, Pemprov NTB itu masih mengutang sekitar Rp 407 miliar. Hebatnya, Kadis PUPR memindahkan ruas yang ada di Bima ke Sumbawa berdalih Diskresi, darimana dasar aturan dan kajian Diskresi, jelas ini melanggar Perda,” kesalnya.

Mestinya, yang harus diperhatikan oleh Dinas PUPR yakni ruas jalan IPDN – Pasar Renteng, yang berlubang hingga 30 meter persegi, merupakan jalan Provinsi. Bukan jalan Batu Rotok yang mulanya jalan Kabupaten.

“Coba lihat, apakah Gubernur tidak malu melihat sindiran warga Mandi di jalan Provinsi dekat Kantor Bupati Loteng. Kok jalan di Hutan Sumbawa lebih diprioritaskan yang bukan jalan Provinsi,” cetusnya.

Kebijakan Kepala Dinas PUPR itu mendapat ancaman keras dari Komisi I DPRD NTB, H Najamuddin Mustafa. Politisi PAN ini meminta Gubernur untuk evaluasi H Sahdan dan menggantinya karena tidak layak menjadi Kepala Dinas, telah melanggar Perda.

“Ini contoh Kepala Dinas yang merusak nama Gubernur,” kata dia.

Terkait hak itu, Kepala Dinas PUPR H Sahdan dikonfirmasi lebih menyarankan media menanyakan teknis ke Kepala Bidang Bina Marga PUPR NTB, Syarifuddin.

Syafruddin mengakui beberapa titik pengerjaan jalan itu milik kabupaten misalnya jalan yang ada di Baturokok. Namun pengerjaannya itu disebabkan kondisinya yang sangat memprihatikan.

“Jalan yang mengarah ke Baturorok itu memang jalan kabupaten tapi karena kondisinya parah pak gubernur punya inisiatif untuk mengerjakannya,” kata Syarifuddin.

Meski anggaran APBD terbatas namun gubernur, lanjutnya menghendaki agar dikerjakan dengan pola hibah fisik. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka namun masyarakat setempat belum juga menikmati pembangunan.

“Maka atas inisiatif beliau meski anggaran terbatas, untuk memperbaiki jalan itu dengan cara hibah bentuk fisik,” ujarnya.

Syarifuddin menjelaskan ada dua jenis hibah yaitu hibah uang dan hibah barang. Hibah uang itu yaitu uang provinsi diberikan ke kabupaten lalu dikelola oleh kabupaten tersebut. Sementara hibah barang Provinsi yang mengerjakan nantinya diserahterimakan ke Kabupaten.

“Provinsi yang mengerjakan baru nanti dihibahkan ke kabupaten,” katanya.

Pengerjaaannya masuk dalam paket P9. Dari Pal V – Lenangguar, Lenangguar- Lunyuk, Lenangguar- Baturorok kabupaten Sumbawa dimana kesemuanya tertuang dalam revisi Pergub No 48 tahun 2020, perubahan Pergub Nomor 46 tahun 2019.

“Sebenarnya kabupaten yang punya wewenang tetapi karena kepedulian pak gubernur semua itu mencoba untuk dikerjakan,” akuinya.

Ruas jalan itu nantinya akan berubah status menjadi jalan provinsi. Tahap pengalihannya masih dalam proses. Sebab jalan terus menjadi salah satu prioritas untuk status jalan provinsi. Saat ini pihaknya masih menuggu SK dari Kementerian. Namun tahapannya pihak kementerian akan turun terlebih dahulu melakukan pengecekan.

“Karena ada jalan provinsi diambil oleh nasional, ada jalan yang kita lepas itu nanti yang akan kita Koordinasikan. Begitu juga nanti yang di kabupaten ada jalan yang masih dipunyai provinsi, ada kita lepas,” ulasnya.

“Jadi ini semuanya masih dalam proses,” tambahnya.

Disinggung dengan dugaan pelanggaran Perda tersebut, Syarifuddin menegaskan semua jenis pekerjaan itu telah masuk dalam revisi Pergub tersebut. Dinas tidak berani berkerja tanpa ada regulasi yang dijadikan acuan.

“Dasar melakukan kontak lelang itu berdasarkan Pergub. Semua ada payung hukumnya. Sudah dibahas di Biro hukum,” pungkasnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button