Program 99 Desa Wisata di NTB Tidak Berjalan, DPRD Lombok Barat Minta Dispar Mengkaji ulang

Lombok Barat, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD Lombok Barat, H Abdul Majid mempertanyakan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB terhadap pelaksanaan program 99 Desa Wisata yang telah di SK kan Gubernur. Karena terkesan tidak berjalan maksimal.

Anggota Komisi III ini memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata, baik Kabupaten maupun Dispar Provinsi NTB terhadap 99 Desa Wisata yang telah dibentuk, sepertinya tidak ada sinergitas.

“Apa pernah melakukan pengkajian terhadap 99 Desa sebelum ditetapkan sebagai Desa Wisata, seperti apa sinergitas pemerintah desa, masyarakat dan persiapan fasilitas infrastruktur jalan,” ungkapnya saat menghadiri acara penarikan Mahasiswa KKN UNIZAR tahun akademik 2020/2021, Sabtu 13 Maret 2021, di Desa Wisata Mekarsari, Kecamatan Narmada.

Politisi PPP Lombok Barat ini menegaskan bahwa, pariwisata ini adalah bahagia, harus banyak senyum. “Desa Wisata Mekarsari ini menarik untuk dicermati, kehadirannya bisa gerakkan perekonomian masyarakat. Tapi, butuh dukungan masyarakat itu sendiri, tidak lepas dari peran Dinas Pariwisata,” kata dia.

Dia melihat, Masyarakat resah atas keberadaan Desa Wisata, terlebih ketika ada wisatawan datang mengunjungi destinasi dan menanyakan lokasi desa wisata tersebut. Malah menjawab pertanyaan wisatawan tidak mengetahui ada desa wisata ditempat mereka. Hal itu disebabkan, kurangnya pelibatan masyarakat terhadap keberadaan desa wisata oleh Dinas Pariwisata.

Contohnya, untuk di Lombok Barat, ada Desa Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng, sudah ditetapkan sebagai Desa Wisata. Namun, terhadap desa tersebut, terkesan dibiarkan saja tanpa terlihat ada pendampingan dari Dinas Pariwisata.

Berbeda dengan di Denpasar Bali, ketika wisatawan berkunjung kesana, kemudian menanyakan lokasi destinasi, maka akan disambut senyum sapa, malahan siap untuk diantar sampai lokasi. Ini semua, karena adanya pelibatan masyarakat dengan cara melatih masyarakat dan diberdayakan sertakan dilibatkan dalam pengembangan pariwisata.

“Pariwisata itu bisa maju jika Sumber Daya Manusia (SDM) setempat diberdayakan. Jangan hanya membuat pelatihan seremoni, setelah selesai, mereka tidak diberdayakan. Tidak lupa juga harus didukung infrastruktur jalan, toilet dan lain sebagainya,” sentilannya.

Oleh sebab itu, dirinya yang sempat berprofesi sebagai guide menyarankan Dinas Pariwisata perlu mengkaji ulang desa wisata. Kemudian mengedukasi masyarakat setempat.

“Mudahan apa yang digagas Desa Mekarsari saat ini bisa berdaya saing, dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Bangun komunikasi dengan stakeholder,” pintanya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, H L Moh Faozal justru menanyakan siapa Dewan yang menyoal desa wisata.

“Masalah apalagi dengan Dewan Lobar. Ga banyak juga kita bicara dengan Dewan Lobar pak,” bantahnya.

Faozal menyarankan bagusnya ditanyakan apa yang dilakukan Dispar Lobar dan apa yang didukung untuk Lobar dari Dinas Pariwisata Provinsi.

“Tolong saya mau tau ini …siapa anggota dewan lobar ..kami sangat ingin diskusi dengan DPRD Lobar ..dan sudah juga saya sampaikan ke Ibu ketua DPRD Lobar,” kesalnya.

Untuk diketahui, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, telah menandatangani SK penetapan 99 desa wisata yang fokus dikembangkan lima tahun ke depan. Tahun 2019, Pemprov fokus melakukan intervensi terhadap 25 desa wisata yang tersebar di NTB.

Sesuai SK Gubernur, sebanyak 99 desa wisata tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk di Kabupaten Bima ada 10 desa wisata, yakni Kawinda Toi, Piong, Labuhan Kenanga, Oi Panihi, Sambori, Maria, Soro, Risa, Panda dan Tolotangga.

Di Kabupaten Dompu ada sembilan desa wisata, yakni Saneo, Malaju, Pancasila, Huu, Doropeti, Riwo, Madaprama, Nangamiru dan Lanci Jaya. Di Kota Bima ditetapkan empat desa wisata. Yakni Kolo, Dara, Kumbe dan Ule.
Kemudian di Kota Mataram ditetapkan empat desa wisata, yakni Tanjung Karang, Jempong Baru, Karang Pule dan Sayang Sayang. Selanjutnya di Lombok Barat ditetapkan 13 desa wisata. Yaitu Buwun Mas, Mekar Sari, Pusuk Lestari, Pelangan, Senggigi, Banyumulek, Lingsar, Senteluk, Karang Bayan, Gili Gede Indah, Sekotong Barat, Batu Putih dan Labuan Tereng.

Di Lombok Tengah ditetapkan 16 desa wisata. Yakni Sukarara, Marong, Mertak, Lantan, Kuta, Labulia, Bonjeruk, Sepakek, Selong Belanak, Mekar Sari, Karang Sidemen, Rembitan, Aik Berik, Tanak Beak, Penujak dan Sengkol.

Di Lombok Timur ditetapkan 18 desa wisata. Antara lain Tetebatu, Sembalun Bumbung, Kembang Kuning, Pringgasela, Tanjung Luar, Jeruk Manis, Sekaroh, Sembalun Lawang, Lenek Ramban Biak. Jerowaru, Labuhan Pandan, Sugian, Lenek Pesiraman, Bebidas, Senanggalih, Seriwe, Sapit dan Sembalun.
Kemudian di Lombok Utara ditetapkan delapan desa wisata. Senaru, Pemenang Barat, Genggelang, Sokong, Karang Bajo, Santong, Medana dan Gili Indah.

Di Sumbawa ada 9 desa wisata, yakni Pulau Bungin, Marente, Batudulang, Lantung, Labuan Aji, Labuan Jambu, Lenangguar, Teluk Santong dan Lepade. Terakhir di Sumbawa Barat ditetapkan 8 desa wisata. Yakni Mantar, Tatar, Pototano, Labuhan Kertasari, Labuhan Lalar, Beru, Pasir Putih dan Sekongkang Atas.

Dari 99 desa itu, ada tujuh desa wisata yang menjadi pilot project di Pulau Lombok. Seperti Desa Wisata Setanggor dan Bilebante Lombok Tengah. Kemudian Desa Wisata Kerujuk Lombok Utara. Desa-desa wisata yang sudah jalan ini akan terus dikembangkan dan diharapkan menjadi contoh 99 desa wisata yang akan dikembangkan hingga 2023 mendatang.

Dalam pengembangan 25 desa wisata tahun 2019 itu fokus pada penguatan fisik dan layanan-layanan umum desa wisata. Seperti pembangunan toilet, infrastruktur Tourism Information Centre (TIC), jalan lingkungan, jalan sepeda dan lainnya. Selain lewat dukungan dana dari pusat, diharapkan Pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) mengalokasikan untuk pengembangan desa wisata. (TN-red)

Related Articles

Back to top button