Vaksinasi Pekerja Pariwisata di NTB Belum Berjalan, PHRI di “Pingpong”

Mataram, Talikanews.com – Pekerja pariwisata di Nusa Tenggara Barat belum berjalan. Padahal, euforia penyelenggaraan event internasional MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, terus digaungkan. Artinya, belum sebanding dengan upaya membangun keyakinan dan kepercayaan publik terutama para calon wisatawan terkait keamanan aspek kesehatan kawasan di masa pandemi ini.

Padahal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sangat memprioritaskan Vaksinasi pekerja sektor pariwisata yang menjadi prioritas, namun apa yang terjadi, pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB di ping-pong saat akan menanyakan jadwal vaksinasi tersebut.

“Hingga Maret ini, vaksinasi pekerja pariwisata di NTB belum berjalan. Di beberapa Provinsi lain sudah berjalan, meski bertahap seperti di Bali. Tapi di NTB kami sudah coba tanyakan ke Dinas Kesehatan (NTB), tapi belum ada kepastian,” ungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, Jumat 5 Maret 2022, di Mataram.

Wolini menjelaskan, program vaksinasi
pekerja Hotel dan Restoran merupakan
kerjasama BPP PHRI dengan Kementerian
Kesehatan. Penerima vaksin adalah para
pekerja pariwisata yang datanya diusulkan
masing-masing BPD PHRI tingkat Provinsi ke BPP PHRI pusat.

Untuk PHRI NTB sudah menyerahkan data 5.000 pekerja pariwisata Hotel dan Restoran ke pihak BPP PHRI pada awal Januari 2021.

“Saya melihat di Bali dan provinsi lain sudah berjalan, maka tanggal 1 Maret itu kita coba tanyakan ke Dinas Kesehatan NTB untuk mencocokan data. Ternyata data kami tidak ada di Dikes NTB. Itu pun terkesan kami di “pingpong” kesana kemari, dan agak sulit bertemu Kepala Dinas Kesehatan,” kata Wolini.

Wolini menuturkan kronologis saat mendatangi Dinas Kesehatan, ketika itu dirinya bersama beberapa pengurus PHRI ke kantor Dinkes karena ingin bertemu Kepala Dinas, namun dijawab sedang ada rapat, kemudian disuruh ke Sekretaris Dinas.

Setiba di Sekretaris Dinas, malah disarankan temui salah satu Kepala Bidang. Begitu halnya di Kepala Bidang, diarahkan bertemu Kepala Sieksi.

Oleh karena itu, Wolini berharap pemerintah NTB bisa cepat merespons kebutuhan vaksinasi untuk pekerja pariwisata. Sebab, vaksinasi di sektor kepariwisataan ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan membangkitkan pariwisata di masa pandemi.

“Kita sudah mendorong Prokes dan CHSE,
tetapi jika pekerja sektor pariwisata belum
divaksin maka jelas kurang maksimal. Sebaliknya jika pekerja pariwisata menerima vaksin, tentu calon wisatawan menjadi yakin bahwa daerah kita ini sudah relatif aman dan nyaman dikunjungi. Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Secara nasional PHRI mengusulkan percepatan vaksinasi untuk sektor kepariwisataan. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan selain percepatan, sektor tersebut memerlukan lebih banyak jumlah dosis vaksin agar dapat mencakup seluruh pekerja di sektor pariwisata.

Terutama untuk daerah-daerah unggulan, dan destinasi superprioritas. Vaksinasi sektor pariwisata ini butuh percepatan, harus ada effort lebih.

Menurutnya, jumlah penerima vaksin dalam program Vaksinasi Nasional dari sektor hotel dan restoran sebanyak 103.000 orang dari 1.549 perusahaan yang didata PHRI. Namun jumlah ini masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah total pekerja pariwisata yang secara total mencapai 972.000 orang.

Dia menambahkan, untuk pelaksanaan vaksinasi pelaku usaha restoran dan hotel terdaftar diharapkan menjalin komunikasi dengan dinas kesehatan di masing-masing daerah, melalui BPD PHRI di tingkat Provinsi.

“Masing-masing daerah, saat ini juga masih menunggu ketersediaan vaksin yang akan digunakan. Kami sekarang sedang memonitor Dinas Kesehatan Provinsi,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button