Pansus Desa Wisata DPRD NTB Gali Informasi Pengembangan Wisata hingga Jawa Timur

Surabaya, Talikanews.com – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Desa Wisata di DPRD NTB mendatangi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur (Jatim) untuk menggali informasi terkait pengembangan Desa Wisata. Kedatangan mereka untuk mematangkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda Desa Wisata yang akan diterapkan di Nusa Tenggara Barat.

“Apa yang diterapkan di Jatim akan menjadi referensi kami selaku Pansus Raperda Desa Wisata di DPRD NTB,” ungkap Ketua Pansus Raperda Desa Wisata, H Lalu Hadrian Irfani, Kamis 4 Maret 2021.

Politisi PKB di DPRD NTB ini mengatakan kunjungan ke Jatim ini untuk mempelajari tata kelola pengembangan desa wisata guna merampungkan Ranerda Desa Wisata yang sedang digodok oleh DPRD NTB untuk menjadi Perda.

“Kami diterima Sekretaris Disbudpar Jatim yakni Suswiati,” kata dia.

Menurut Hardian Irfani, pada dasarnya desa-desa di NTB sangat berpotensi menjadi desa wisata, terlebih dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sirkuit MotoGP yang akan beroprasi.

Melihat potensi itu tentu desa-desa di NTB yang memiliki potensi untuk menjadi desa wisata. Penting desa-desa ini memiliki regulasi hukum, dalam hal ini Perda Desa Wisata yang nantinya akan mengatur bagaimana desa bisa menjadi desa wisata, cara pemberdayaan potensi SDM ataupun SDA desa.

“Perda ini terus dimatangkan sehingga nanti bisa diputuskan, melihat dari provinsi di Indonesia hanya DPRD NTB yang sudah mulai merancang tentang Perda desa Wisata,” kata

Terkait hal itu, Sekretaris Disbudpar Jatim Suswiati, memaparkan beberapa Kabupaten yang sudah mandiri mengembangkan Desa Wisata, salah satu contoh Kabupaten Banyuwangi.

“Banyuwangi berhasil mengembngkan desa wisata melalui Bumdes dan Pokdarwis yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga potensi desa bisa dikelola dengan baik,” tuturnya.

Suswati menambahkan, yang terpenting, dalam mengembangkan pariwisata terlebih tingkat desa, sangat dibutuhkan koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah setempat terutama Dinas Pariwisata.

“Cukup diberikan bimbingan dan pemahaman cara pengembangan, serta komunikasi juga koordinasi. Jika itu bisa dilakukan, maka pengembangan desa wisata di NTB akan lebih maju,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button