I Ketut Murta Jaya bukan Utasan PHRI di Keanggotaan BPPD NTB, Tapi Perkumpulan Profesi Lokal

Mataram, Talikanews.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia Nusa Tenggara Barat, Ni Ketut Wolini menegaskan bahwa, I Ketut Murta Jaya bukan utusan dari PHRI untuk di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Melainkan utusan perkumpulan profesi lokal yakni Senggigi Hotel Asosiasi (SHA).

“Kamis 4 Maret 2021, kami rapat internal PHRI untuk meluruskan adanya pengurus menggunakan rekomendasi PHRI masuk di BPPD. Setelah mengklarifikasi, ternya bukan utusan PHRI, tapi perkumpulan profesi lokal di Senggigi,” ungkapnya, Jumat 5 Maret 2021.

Wolini menyampaikan, rapat internal itu untuk memastikan dan memberitahukan kepada pengurus PHRI terkait Ketut Murta Jaya mengatasnamakan PHRI. Setelah diklarifikasi, akhirnya bersangkutan mengatakan sudah menghapus PHRI yang merekom, dan digantikan SHA.

“Sangat disayangkan, setiap tahun selalu ada pergantian pengurus, dan selalu ribut, terlebih mengatasnamakan asosiasi,” katanya.

Kedepan lanjut Wolini, kalau ada yang mengatasnamakan asosiasinya harus ada bukti fisik rekomendasi dari PHRI, karena penunjukan perwakilan itu harus melalui rapat pleno PHRI.

“Kami tidak sembarang mengeluarkan rekomendasi. Orang yang kita rekomendasikan itu harus mampu berbuat promosikan pariwisata dan memberikan informasi ke asosiasi, bukan sekedar duduk namun tidak tahu apa yang akan dikerjakan di BPPD,” tegasnya.

Wolini juga menyinggung proses penunjukan Anggota BPPD yang terkesan kurang profesional. Padahal, kalau merujuk ke UU Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009, dijelaskan pada pasal 38 menyebutkan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas, wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang, wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang, wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang, dan pakar/akademisi 2 (dua) orang.

“Kan sudah jelas di Kepariwisataan ada empat asosiasi dikenal secara nasional. Karena penunjukan anggota BPPD NTB tidak melalui mekanisme, itulah alasan kami minta keluarkan PHRI dari BPPD. Karena, jangan sampai orang tidak diberikan mandat PHRI, akan merusak marwah PHRI itu sendiri,” cetusnya.

Wolini juga menjelaskan kesimpulan rapat internal PHRI. Selain bicarakan soal PHRI tidak mau ikut di BPPD, juga membahas tentang promosi pariwisata di masa pandemi, kemudian pembentukan DPC PHRI di masing-masing Kabupaten/Kota.

“Ini kita lakukan karena, ada beberapa daerah di pulau Sumbawa datang diskusi tentang Kepariwisataan ke PHRI,” tuturnya.

‌Wolini meyakini BPPD NTB akan berjalan tanpa PHRI, sebaliknya PHRI juga akan tetap berjalan tanpa bergabung di BPPD. Kendati demikian, menurutnya harus tetap bersinergi. (TN-red)

Related Articles

Back to top button