PHRI dan ASITA Bingung Asosiasinya “Dicatut” dalam Penyegaran Pengurus BPPD NTB

Mataram, Talikanews.com – Penyegaran kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan SK Gubernur, menuai protes dari Asosiasi. Bahkan menilai nama asosiasinya “dicatut”.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini mengaku tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas nama PHRI ke siapapun untuk mewakili di kepengurusan BPPD.

“Nah sekarang ini yang paling keren tentang kepengurusan BPPD. Dimana dalam pengurusan itu ada tercantum nama PHRI yang tidak pernah saya tau, karena sekarang kebetulan saya menjadi ketua PHRI, kan sangat aneh ini, masak ada yang mewakili PHRI saya tida tau,” ungkapnya Kamis 4 Maret 2021.

Supaya polemik ini segera terselesaikan lanjut Wolini, dirinya meminta kepada Gubernur NTB terhormat, Dr Zulkieflimansyah dan Kadispar NTB atau pejabat yang berwenang agar nama PHRI dikeluarkan dari kepengurusa BPPD. Karena, dirinya merasa lebih nyaman PHRI berada di luar BPPD sama seperti Asita tidak ada dalam kepengurusan BPPD.

“Kita PHRI tetap mendukung program pemerintah walaupun kami diluar BPPD, sekali lagi kami mohon agar PHRI dikeluarkan dari kepengurusan BPPD supaya kami bisa nyaman,” pintanya.

Wolini menuturkan kronologis terbentuknya BPPD yang tidak pernah ada keributan seperti saat ini. Dahulu, periode pertama TGH M Zainul Majdi (TGB) sebagai Gubernur NTB, dan saat itu H L Gita Ariyadi selaku Kepala Dispar, dirinya masih aktif sebagai PNS dan kebetulan menjadi Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi di Dispar NTB.

Namun, setelah Miq Gita mutasi digantilah oleh Pak Muhammad Nasir yang saat ini sebagai Kepala BKD NTB. Waktu itu juga, dirinya masih jadi Kabid, dan Taufan Rahmadi sebagai Ketua BPPD.

Waktu itu, antara Dispar, pelaku pariwisata dan BPPD selalu harmonis. Hal itu dikatakannya karena, dirinya salah satu yang ikut dalam menyusun kepengurusan BPPD sehingga Taufan bisa menjadi ketua BPPD.

“Mas Taufan sangat tau peristiwa itu, jadi saya tidak asing dengan pelaku pariwisata apalagi pengurus BPPD,” ujarnya.

Disatu sisi, Ketua ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka juga menceritakan sejarah BPPD supaya tidak ada yang saling Bully demi kebaikan promosi pariwisata.

Badan Promosi ini terbentuk zaman TGB menjabat Gubernur periode pertama dan yang paling tau adalah HL Gita Ariyadi saat menjadi KaDispar. Ketua BPPD saat itu saudara Awandhi merupakan orang ASITA. Wakilnya saudara Lanang Patra selaku Ketua PHRI.

Keberadaan BPPD dibarengi anggaran besar. Semua asosiasi dapat dana hibah lewat BPPD dan semua unsur terpenuhi sesuai UU pariwisata.

“Tidak ada yang ribut sampai periode ke 2 TGB sampai periode kedua BPPD Ketuanya saudara Taufan Rahmadi. Memang ada, sedikit gejolak tapi terselesaikan dengan baik,” paparnya.

Nah, mulai ketua BPPD periode ke 3 oleh H Fauzan Zakaria atau ketua AMSI saat ini, dilanjut ibu Anita, kenapa ketua dan kepengurusan itu digonta ganti.

Namun dirinya selalu berfikir positif, mungkin belakangan ini ada yang salah dalam menafsirkan UU Pariwisata nomor 9 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Didalamnya ada mengatur pembentukan BPPD.

Dia juga berfikir, mungkin dalam penafsiran Pergub terkait BPPD salah diartikan, baik pengangkatan maupun pemberhentian, karena Pergub pengangkatan dan pemberhentian kalau dibaca saksama, rupanya perlu di amandemen.

“Kalau SK Gubernur yang baru sudah keluar kita harus hormati. Namun tidak ada salahnya kalau kita kritisi Pergub itu, apalagi jika ada yang mengganjal,” tegasnya.

Umbu juga menyebut KaDispar NTB, H Moh Faozal juga tidak ada salahnya. Tapi, bagian hukum Pemprov NTB juga harus menjelaskan secara detail Pergub itu, terutama tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BPPD, supaya KaDispar tidak disalahkan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button