Kontrak PT GTI di Putus, Sambirang Salut Langkah Tegas Pemprov NTB

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengambil langkah tegas terhadap Investor yang tidak serius menjalankan kesepakatan membangun daerah seperti, PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan cara memutus kontrak perjanjian pengelolaan lahan, Gili Trawangan, Lombok Utara

Langkah Pemprov itu mendapat apresiasi dari Komisi III DPRD NTB yang membidangi keuangan dan aset.

“Rekomendasi DPRD NTB itu agar kontrak tersebut diputuskan saja. Nah, sekarang kalau sudah diputuskan oleh Pemprov, tentu kami apresiasi. Karena itu suatu langkah yang tegas dan berani,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Selasa 23 Februari 2021 di Mataram.

Sambirang berharap, setelah kontrak PT GTI tersebut diputuskan, supaya Pemprov segera merumuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi aset, sehingga, bisa memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pasca kontrak diputuskan, tentu harus memikirkan langkah mendayagunakan aset daerah untuk bisa berkontribusi maksimal terhadap PAD kita. Ada beberapa opsi yang bisa ditempuh,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS di Udayana itu juga menyebutkan, salah satu opsi yang bisa di tempuh yakni, memberdayakan masyarakat yang selama ini sudah melakukan aktivitas ekonomi diatas lahan milik Pemprov tersebut.

“Saran saya, memberdayakan masyarakat disana yang sudah melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa demikian, itu untuk menghindari munculnya persoalan sosial dari masyarakat yang sudah melaksanakan aktivitas kegiatan ekonomi disana dari dulu,” tuturnya.

Setidaknya lanjut Sambirang, masyarakat yang tinggal disana dilegalkan dari aktivitas mengelola izin usaha, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan dari Pemprov NTB. Misalnya kesediaan untuk memberikan kontribusi sewa dengan besaran yang ditetapkan Pemprov.

Kebijakan penetapan besaran sewa lahan kepada masyarakat itu penting dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan aset tersebut bisa memberikan PAD. Demikian juga dengan masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi diatas lahan tersebut mendapatkan kenyamanan karena ada kepastian secara hukum.

“Kenapa demikian, karena memang tujuan dari pengelola aset daerah itu adalah untuk memberikan kontribusi PAD. Jangan sampai kita punya aset tapi tidak mendapatkan apa-apa, orang lain mendapatkan keuntungan, kita hanya dapat menonton,” tegasnya.

Baginya, pemutusan kontrak itu, bisa dijadikan momentum oleh Pemprov NTB untuk menertibkan aset-aset daerah lainnya yang selama ini belum memberikan kontribusi PAD.

“Ink momentum bagi Pemprov NTB menertibkan aset-aset daerah yang lainnya yang selama ini tidak dapat memberikan kontribusi optimal terhadap PAD,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button