Program Irigasi Tetes Jagung Dinilai Tidak Berjalan, DPRD NTB: Ada dugaan Perampokan Uang Negara Rp 28 Miliar

Lombok Utara, Talikanews.com – Program penanaman Jagung pola Irigasi Tetes yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, sumber biaya dari APBD NTB sebesar Rp 19 Miliar, dinilai tidak berjalan. Pasalnya, masyarakat hanya merasakan manfaat program itu hanya sekali. Selanjutnya, tidak sesuai janji pemerintah saat itu.

Kepala Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Akarman menegaskan bahwa program itu tidak berjalan seperti yang dijanjikan Pemerintah Provinsi NTB.

“Dulu saat pejabat Pemprov NTB datang memaparkan soal program irigasi tetes ini cukup luar biasa janjinya. Faktanya, malah masyarakat rugi, hanya bisa panen sekali ketika musim hujan saja,” ungkapnya, Selasa 23 Februari 2021.

Akarman menjelaskan, tahun 2019 Pemerintah Provinsi NTB, datang menyampaikan program ini bahwa, bisa merubah perekonomian masyarakat, karena bisa panen sebanyak 3 kali dalam setahun. Faktanya, hanya bisa satu kali panen pada musim hujan saja. Malah, program itu sudah tidak diminati petani.

Adanya kegagalan program itu, membuat salah seorang Anggota DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa kecewa.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD NTB, menyebut program Irigasi Tetes patut diduga wadah konspirasi merampok uang negara. Pasalnya tahun 2019, sebesar Rp 19 Miliar APBD Provinsi NTB diserap untuk program Irigasi Tetes di Lombok Utara.

“Sebagai wakil rakyat yang pernah turun ke Lombok Utara melihat fakta, saya simpulkan Pemprov gagal dalam peencanaan. Mereka buat program untuk rampok uang negara, sehingga saya minta BPK lakukan audit, kemudian APH segera audit secara hukum karena, diatas 75 persen ada permainan antara DPRD dengan Pemprov,” ujarnya.

Najamudin memaparkan, irigasi Tetes penanaman ratusan ribu jagung itu tidak berjalan, karena dari angka itu, hanya sekitar 1000 pohon bisa hidup. Itu pun tidak semua bisa dipanen masyarakat.

“Saat saya turun melihat fakta, masyarakat bilang, tidka pernah panen karena, struktur tanah merupakan pasir, sulit jagung bisa hidup. Parahnya, masyarakat sebut tidak ada manfaatnya, tidak sesuai janji pemerintah,” Najamudin menuturkan.

Yang lebih aneh, sudah tahu program tidak berjalan, kembali dianggarkan dalam APBD NTB 2020 sebesar Rp 9 Miliar untuk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

“Mestinya, kalau gagal di KLU jangan dianggarkan lagi. Makanya saya patut menduga ada konspirasi merampok uang negara di program irigasi tetes ini,” tegasnya.

Oleh karenanya, Najamudin sedang mengumpulkan data lengkap untuk dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“Kalau BPK tidak audit, kemudian polisi tidak mau mengungkap kasus ini. Saya akan melangkah ke KPK,” ancamnya.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H Prihatin Haryono dikonfirmasi malah melempar supaya konfirmasi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras).

“Mohon hubungi langsung Kabid Sarpras, pak,” pintanya (TN-red)

Related Articles

Back to top button