Kejati NTB Sudutkan Empat IRT dan Dua Balita atas Penahanan, PBH Mangandar : Ini Pembunuhan Karakter

Mataram, Talikanews.com – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Mangandar angkat bicara terkait komentar Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengenai penahanan Empat Ibu Rumah Tangga (IRT) dan Dua Balita, terbelit kasus pengerusakan gudang tembakau milik H M Suwardi, di Dusun Eyat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah.

Pengacara publik Pusat Bantuan Hukum (PBH), Yan Mangandar Putra, menanggapi pernyataan Kejati NTB yang menyebutkan tahapan 2 para tersangka tidak didampangi pihak keluarga dan tidak membawa anak-anak. Faktanya lanjut Yan Mangandar bahwa, ada satu orang suami dan Lima orang anak turut hadir saat proses tahapan 2 di kantor Kejaksaan Negeri Loteng.

“Kami menilai pernyataan ini tidak sesuai fakta yang sebenarnya karena pada saat pelimpahan barang bukti dan para Tersangka (Tahap 2) dari Penyidik Polres Lombok Tengah ke Jaksa Kejaksaan Negeri Praya di Kantor Kejaksaan Negeri Praya. Padahal para Tersangka didampingi oleh keluarganya yaitu Ismayadi merupakan suami dari Tersangka Fatimah dan 5 orang anak dari para Tersangka yang posisinya diluar ruangan pelimpahan karena tidak di izinkan masuk,” ungkapnya, Senin 22 Februari 2021.

Dia menegaskan, kehadiran mereka saat itu dari rumah berangkat bersama para Tersangka karena tidak pernah diberitahu akan ada pelimpahan ke Jaksa melainkan kehadiran mereka untuk pemeriksaan kembali berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/97/II/2021/RESKRIM tanggal Februari 2021 dari Penyidik bahwa akan ada BAP Kembali para Tersangka tanggal 16 Februari 2021, bukan pemberitahuan akan adanya pelimpahan.

Kemudian statemen soal para tersangka tidak didampangi penasehat hukum dan berbelit-belit memberikan keterangan. Malah faktanya, para tersangka tanpa didampangi penasehat hukum adalah pelanggaran HAM. Ditegaskan Yan Mangandar, ada kelalaian dari Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Praya dari tahap awal pengiriman Berkas Perkara tanggal 28 Januari 2021 dan langsung dinyatakan lengkap tanggal 3 Februari 2021.

Sepatutnya, Jaksa Peneliti mengetahui hal tersebut dan memberikan petunjuk kepada Penyidik agar BAP Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum mengingat ancaman pidana penjara Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dikenakan kepada para Tersangka adalah lebih dari 5 tahun, sebagaimanan ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 114 KUHAP yang mewajibkan Pendampingan Penasehat Hukum bagi Tersangka yang diancam hukum penjara 5 tahun atau lebih.

Bukan justru melanggengkan/merestui kesalahan yang dilakukan penyidik. Jika Penyidik dan Jaksa memiliki alasan klasik bahwa kepada para Tersangka telah dilakukan penunjukkan Penasehat Hukum namun ditolak, Menurutnya, hal tersebut sudah tidak dapat dijadikan alasan mengingat ketersediaan Advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum di NTB khususnya di Lombok Tengah sudah cukup banyak.

“Terkait Jaksa yang menyatakakan pada tahap 2 para Tersangka berbelit-belit memberikan keterangan, menurut hemat kami ini merupakan bentuk respon yang wajar bukan maksud berbelit-belit melainkan kebingungan mengingat para Tersangka adalah masyarakat awam hukum dan tidak didampingi penasehat hukum serta sebelumnya tidak pernah diberitahu akan ada pelimpahan,” tegasnya.

Yan Mangandar juga menyinggung pernyataan Kejati NTB mengatakan bahwa, para tersangka telah diberikan hak perdamaian. Jutsru faktanya, Jaksa telah mengabaikan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Yang Mangandar menilai ada yang aneh dan patut dipertanyakan karena, dalam kasus ini Jaksa ekstra cepat memproses dan menyatakan lengkap berkas perkara atas nama para Tersangka diterima tanggal 28 Januari 2021 dan dinyatakan lengkap tanggal 3 Februari 2021, tanpa ada proses pengembalian berkas dengan petunjuk.

Kemudian tahap 2 tanggal 16 Februari 2021 dan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Praya tanggal 17 Februari 2021. Proses ekstra cepat ini tidak dibarengi upaya kejaksaan melaksanakan upaya mediasi antara para Tersangka dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagaimana ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Seharusnya, kasus ini tidak sampai tahap persidangan di pengadilan melainkan berhenti ditingkat Kejaksaan dengan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan malah melakukan penahanan dengan mengabaikan subtansi permasalahan dan rasa kemanusiaan.

“Mestinya Kejaksaan mengedepankan nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ini main proses cepat, sehingga bisa dikatakan pembunuhan karakter,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button