Kemiskinan di NTB Bertambah, Bentuk Ketidakmampuan Memenuhi Kebutuhan Kalori

Mataram, Talikanews.com – Senin 15 Februari 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis update terkait data kemiskinan NTB, periode Maret – September 2020. Terdapat kenaikan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,26 point atau ekuivalen dengan pertambahan orang miskin 32.154 orang.

Kenaikan angka kemiskinan itu mendapat sorotan Direktur Nusra Insitutute, Lalu Pahrurrozi. Bahkan, menuding bentuk ketidakmampuan daerah memenuhi kalori masyarakat.

Dia mengatakan, selama ini, kemiskinan distandarisasi sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kalori 2.100 kilokalori/kapita/hari. Artinya, jika kemiskinan di NTB bertambah, berarti makin banyak penduduk NTB yang kesulitan memenuhi kebutuhan kalorinya, makin banyak penduduk NTB yang kesulitan untuk memenuhi keperluan makannya sehari-hari.

“Sebagai gambaran, saat musibah gempa berlangsung sejak akhir Juli 2018, pengukuran statistik menunjukkan kemiskinan terus berkurang. Walaupun gempa menerpa, warga kehilangan pekerjaan, jumlah wisatawan berkurang, namun karena banyak bantuan makanan, maka kemiskinan di NTB tetap berkurang,” ungkapnya, Senin 15 Februari 2021.

Saat ini lanjutnya, pandemi Covid-19 tentu menjadi dalil yang paling dicurigai, sebagai penyebab rontoknya perekonomian nasional, juga perekonomian NTB. Rontoknya perekonomian NTB kali ini berdampak cukup dalam pada kehidupan kolektif. Jauh lebih parah dibandingkan dampak yang diakibatkan gempa pada periode 2018 silam.

Menyikapi hal itu, diperlukan kebijaksanaan segenap kepala daerah, pemangku kepentingan, khususnya Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah yang diberikan amanah sebagai kepala daerah di NTB.

Menurutnya, ada beberapa langkah bisa dilakukan Bang Zul, Pertama, memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT dan program lainnya tepat sasaran. Jangan sampai masih ditemukan orang-orang yang tidak berhak, orang-orang mampu sebagai penerima program ini.

Kedua, mendorong koordinasi pemerintah daerah dengan BAZNAS, LAZ dan lembaga charity lainnya untuk menyasar penerima manfaat yang tidak tercover dalam program perlindungan sosial akibat hambatan administrasi kependudukan arau hambatan lainnya.

Ketiga, meminta pemerintah daerah untuk menunda proyek-proyek mercusuar, dan memfokuskan program pemerintah pada sektor pangan, dan sektor lain yang terkait dengan kebutuhan dasar warga. Masih ada hari esok untuk membangun gedung dan tembok. Namun, tidak ada hari esok bagi mereka yang haus dan kelaparan.

Keempat, dengan semakin meningkatnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 maka, perlu diminta kesadaran pemerintah provinsi dibawah manajemen Bang Zul untuk memprioritaskan alokasi belanja vaksin pada tahun 2021.

Begitu halnya Intervensi pembangunan dalam berbagai judul, termasuk industrialisasi dalam suasana Covid berpotensi kurang memberikan dampak.

“Covid seperti faktor pengali negatif atas perkembangan berbagai sektor pembangunan ekonomi. Tanpa meningkatkan imunitas warga NTB, maka pemulihan ekonomi NTB akan semakin lambat, tekanan kemiskinan juga potensial bertambah pada waktu mendatang,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button