Curhatan Dewan NTB ketika Kejati Merekomendasikan Kontrak PT GTI di Adendum

Mataram, Talikanews.com – Adanya rencana rekomendasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui jaksa pengacara negara (JPN) untuk perubahan kontrak produksi kerja sama pengelolaan aset oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Membuat para Anggota DPRD NTB angkat bicara, justru mengungkapkan jeritan rakyat.

Salah seorang anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto justru mendorong Kejati supaya pemutuskan kontrak PT GTI. Karena, dari lima konsep Kejati, tidak banyak mengakomodir kepentingan masyarakat yang bisa mengangkat ekonomi berbasis kerakyatan.

“Bayangkan, Kejati malah merekomendasikan GTI yang keberadaan serta selama ini menjadi “benalu” pembangunan pariwisata justru dilakukan adendum. Padahal lebih dari 20 tahun menelantarkan lahan yang memiliki HGB, anehnya dibukakan peluang adendum?,” ketusnya, Kamis 4 Februari 2021.

Bagi Politisi Partai Gerindra ini, peluang itu sepertinya tidak ada pengusaha lokal atau konsorsium lain di republik ini yang dianggap mampu. Kalau mau jujur dan terbuka, Pemprov harusnya tegas dan cabut izin PT GTI. Setelah itu buka Beauty Contest secara luas bagi seluruh pengusaha atau korporasi perusahaan pariwisata profesional baik nasional maupun internasional, jelas ada syarat ketentuan berlaku.

Jika tidak mau buka beauty contest, Pemprov berhenti kelola lahan GTI, pindahkan ke Pemda KLU untuk kelola dan cari investor termasuk berikan rakyat mengelola maka, akan jauh lebih menguntungkan daerah dan rakyat.

“Kalau kembali ngasi GTI bercokol, ya sama artinya kembali menelantarkan tanah potensial Trawangan puluhan tahun lagi tanpa ada hasil ke rakyat ato negara,” kata dia.

Oleh sebab itu lanjutnya, dari statemen Kejati itu, dirinya menduga JPN baru hanya meliat dokumen puldata sepihak dari sisi PT GTI), tanpa pernah melihat secara langsung atau belum melakukan investigasi secara komprehensif, termasuk melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal di pulau setempat.

Pertanyaannya, dimana dan apa yang telah dirintis atau dibangun oleh PT GTI? Sejak tahun 1996 PT GTI hanya membangun gubuk kecil, entah mau digunakan untuk apa, hanya Allah dan mereka yang mengetahui.

“Faktanya, tidak pernah ada satu kerikil fondasi bangunan yang dibangun. Ini saya sampaikan karena masyarakat punya bukti foto, visual dan lainnya, bisa di ambil salin kapan saja bagi siapapun yang mau melihat kebenaran,” tegasnya.

Anehnya kata Sudirsah, rakyat dituding melakukan pengerusakan, ” may be yes may be damn not,”. Tapi, jika mungkin ada pengrusakan, bukan diatas lahan 65 hektar yang dikelola PT GTI yang rusak. Namun, mungkin hanya sejengkal tanah dari HGB yang dimiliki. “Lalu apakah itu yang membuat PT GTI merasa terganggu untuk melanjutkan pembangunan fasilitas resort wisata di puluhan hektar tanah GTI?,” ungkapnya.

Kenapa tidak membangun di ribuan meter persegi lainnya yang tidak dirusak kalau memang serius berinvestasi. Justru yang ditempati rakyat, yang dianggap tidak sah itu malah kurang dari 27 persen dari total luas lahan GTI.

“Pernah kah secara terbuka hal ini di tanyakan para pemegang kuasa pemprov itu ke pemilik GTI? Pernahkah pula pemegang kebijakan mencari tau secara nurani/kemanusiaan, apa penyebab sebagian rakyat mungkin saat itu khilaf sampai sdikit merusak kawasan sekitar,” kesalnya.

Bagi Sudirsah, pertanyaan ini harus dijawab, dicari tahu dengan hati bersih penuh amanah lillahitaalla, agar hasilnya murni demi kebenaran.

“Rakyat terutama warga KLU bil khusus warga Gili Trawangan, begitu bahagia ketika pemprov sadar dan mengevaluasi PT GTI, setelah lebih dari 3 dekade pemerintahan provinsi NTB belum sadar kerugiannya,” kata dia.

Malah rakyat begitu berharap hasil yang membahagiakan setelah puluhan tahun dalam kebuntuan seperti usulan hak kepemilikan, HGB, HGU, atau hak sebagai anak bangsa terwujud. Namun ternyata, masih tetap gelap.

Saat ini lanjutnya, rakyat kembali bergumam, kalau hasil investigasi pihak yang diamanahkan gubernur akhirnya tetap membuka peluang PT GTI menguasai lahan yang selama ini ditelantarkan, lantas untuk apa??. “Mungkin yg harus turun BAPAK PRESIDEN secara langsung atau badan PBB yang lebih independen, yang lebih patut di minta bantuan investigasi,” tutupnya.

Disatu sisi, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi justru menyampaikan usulannya dan kongkrit, jika mau di adendum kontrak dengan PT GTI maka, angka wajar sewa lahan per tahun sebesar Rp 15 Miliar.

“Kalau PT GTI tidak mau maka, silahkan keluar. Pemprov akan lebih untung, karena kalau dikelola sendiri, potensi pendapatan Pemprov bisa mencapai Rp 30 Miliar dalam setahun,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button