Ketua PWNW NTB kubu TGB Klaim Benar, Selesaikan Kisruh Ini dengan Iman dan Taqwa

Mataram, Talikanews.com – Adanya langkah ingin melaporkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah oleh kubu PBNW versi Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani. Membuat Ketua Umum Dewan Tanfidziah PWNW NTB, TGH Mahalli Fikri angkat bicara.

Dihadapan media, Mahalli menyampaikannya, PBNW dibawah kepemimpinan Dr TGB H.M Zainul Majdi juga telah tercatat di Dirjen AHU Kemenkumham nomor 0000810.AH.01.08 tahun 2019 tanggal 23 September 2019. Artinya, PBNW versi Dr TGB H.M Zainul Majdi juga benar di mata hukum.

Dimana, Kemenkumham melalui Dirjen AHU telah menerbitkan keputusan nomor AHU-6 AH.01.12.2020 tanggal 26 November 2020 yang diterima tanggal 28 Desember 2020 tentang pembatalan Keputusan Menkumham nomor 0000810.AH.01.08 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan NW. Keputusan Menkumham tersebut menurutnya cacat secara substantif normatif karena tidak ada kekoherensian antara konsideran dengan diktum.

“Dalam amaran putusan pengadilan, tidak ada perintah untuk membatalkan pencatatan (pendaftaran) terhadap kepengurusan PBNW dibawah TGB H.M Zainul Majdi,” ungkapnya Kamis 4 Februari 2021.

Berdasarkan ketentuan pasal 75 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa, masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding.

Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU No.30 Tahun 2014 PBNW di bawah kepemimpinan DR. TGB. H.M. Zainul Majdi telah mengajukan keberatan kepada MENKUMHAM RI dengan surat Nomor: PBNW. XIII/DT.A.029/2020 Tanggal 4 Januari 2021 yang diterima oleh Dirjen AHU (Bapak CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH., LLM.) pada hari Jum’at tanggal 8 Januari 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waku sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berahirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4).

“Sampai saat ini Menkumham tidak mengeluarkan respons ataupun jawaban atas keberatan yang diajukan oleh PBNW tanggal 8 Januari 2021. Berdasarkan hukum, yaitu UU No. 30 Tahun 2014 ayat (4) dan (5), surat keberatan PBNW yang diajukan tanggal 8 Januari 2021 tersebut dianggap KABUL. Dengan demikian maka demi hukum, Keputusan Menkumham Nomor: AHU-6 AH. 01.12.2020 Tanggal 26 Nopember 2020 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham Nomor: 0000810.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, telah BATAL. Selanjutnya untuk penyempurnaan, sedang berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Terkait penggunaan lambang NW dengan tegas Mahalli memaparkan, Hj. Sitti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid selaku salah seorang Ahli Waris dari Maulanasyeikh pendiri NW atau yang memiliki hak atas penggunaan Lambang NW mengizinkan kepada siapapun untuk menggunakan lambang itu sepanjang digunakan sesuai dengan visimisi NW yaitu untuk kepentingan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah.

Kemudian tidak boleh ada pihak manapun yang mengklaim memiliki hak atas penggunaan lambang NW, karena hak penggunaan dan perlindungan lambang NW masih melekat pada pemiliknya dan/atau (semua) Ahli Warisnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun setelah wafat penciptanya.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta (dalam hal ini Al-Maghfurlahu Maulanasyaikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid) yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.

Selanjutnya berdasarkan UU Hak Cipta tersebut, ahli waris Maulana Syeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid yang berhak atas penggunaan dan perlindungan lambang Nahdlatul Wathan adalah dua orang, yakni: (1) Al-Ustazah Ummuna Hj. Sitti Rauhun ZAM, S.Ag., dan (2) Ummi Hj. Sitti Raehanun ZAM.

Secara hukum lanjutnya, pencipta memiliki 2 hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hak atas karya cipta yang melekat pada diri sang pencipta. Hak moral ini berfungsi untuk mencegah terjadinya mutilasi, debasement (penghancuran), dan destructionatau pengrusakan terhadap karya dan moralitas karya tersebut.

Mengingat logo, nama, dan lambang Nahdlatul Wathan ini diabdikan untuk pendidikan, sosial,dan dakwah yang berorientasi nirlaba, maka segala pemanfaatan atau pengeksploitasian lambang, logo, dan nama organisasi Nahdlatul Wathan yang menyimpang dari tujuan mulia tadi, secara substantif merusak atau melanggar hak moral yang melekat pada penciptanya.

Mencermati bukti pendaftaran merek yang dilakukan oleh PBNW pimpinan Zainuddin Atsani, hal penting yang harus ditegaskan adalah hakikat kepemilikan. Pertama, hakikat kepemilikan atas merek ini sesungguhnya melekat pada diri sang pencipta. Dalam konteks ini, pencipta logo, lambang dan nama NW ini yang didaftarkan dan dimanfaatkan sebagai Merek oleh PBNW yang diketuai oleh Zainuddin Atsani adalah merek yang diadopsi secara utuh dari logo atau lambang dan nama yang diciptakan oleh Al-Maghfurlahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid.

“Dengan demikian, gambar, logo dan nama NW ini, sesungguhnya merupakan produk hak cipta yang melekat pada diri pencipta, yaitu Al-Maghfurlahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid dan ahli warisnya,” ujar Mahalli.

Adapun jangka waktu perlindungannya adalah seumur hidup sang pencipta ditambah dengan 70 tahun, setelah sang pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pihak yang berhak menggunakan atau memanfaatkan karya cipta itu adalah Hj. Sitti Rauhun, dan Hj. Sitti Raehanun ZAM (sebegaimana dalam poin 2 di atas).

Kedua, keabsahan pendaftaran merek dan pemanfaatan serta tujuan penggunaan Merek. Secara teoritik, merek yang didaftarkan harus merek yang benar benar harus dibuat oleh si pencipta dan pengguna yang sah. Dalam hal ini, keturunan dari Al-Maghfurlahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid, yaitu Hj. Sitti Rauhun ZAM, dan Hj. Sitti Raehanun.

Klaim sepihak atas penggunaan logo, lambing, dan nama yang merupakan karya cipta dari TGH. Zainuddin Abdul Madjid adalah perbuatan melawan hukum, karena telah menghilangkan hak yang melekat pada Hj. Sitti Rauhun ZAM, S.Ag. sebagai keturunan dari Al-Maghfurlahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid.

Selain itu, esensi atau hakikat penggunaan atau pemanfaatan logo, lambang dan nama NW tersebut, melekatkan hak moral pada sang penciptanya. Hak moral ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penghancuran atau penggantian (debasement), pemotongan atau pengguntingan (mutilation) dan (destruction) atau pengrusakan atas kejatian dari karya cipta tersebut.

Hak moral ini berfungsi untuk menjaga kejadian karya cipta, baik dalam bentuk produk maupun tujuan pemanfaatannya. Sejatinya, lambang, logo dan nama NW ini digunakan untuk kepentingan dakwah pendidikan, sosial, keagamaan dan pelayanan ummat.

Bukan untuk tujuan komersial atau (non profit oriented). Dalam konteks ini, apabila ada pihak yang memahami, melihat dan memperlakukan logo, lambang dan nama NW ini sebagai komoditi yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau (profit oriented), jelas merupakan penyimpangan dan pengrusakan atas kejadian karya cipta Al-Maghfurlahu Maulanasyeikh TGKHM, Zainuddin Abdul Madjid.

Oleh sebab itu, dirinya menghimbau kepada seluruh jama’ah Nahdlatul Wathan, madrasah/sekolah, lembaga-lembaga sosial serta kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathan untuk terus menggunakan lambang NW demi melestarikan amal jariyah Almagfurulahu Maulanasyeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid,” pesannya.

Terhadap kubu sebelah, mari taat hukum, karena versi TGB juga taat hukum, tentu dapat dibuktikan bila menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat.

“Jangan lagi diantara kita ingin melakukan penegakan hukum namun terjadi pembodohan kepada masyarakat, apalagi ada diantara kita melakukan klaim pembenaran sepihak,” tegasnya.

Disinggung langkah yang pernah dilakukan untuk berdamai? Mahalli mengaku, sudah berupaya, bahkan TGB Majdi sudah berupaya untuk damai. Dalam YouTube, malah TGB meminta TGB Atsani jadi ketua Umum dan TGB Majdi jadi wakil ketua umum. Namun, belum menemukan kesepakatan

“Klaim mengklaim ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum, tapi kembali ke pokok NW adalah Iman dan Taqwa. Kalau ada yang salah mari saling memaafkan,” tutupnya sembari menyampaikan klaim kubu sebelah sudah menimbulkan keresahan, tolong pertimbangankan rencana melapor itu, kalau tidak kuat dasar hukum melapor. (TN-red)

Related Articles

Back to top button