PAN NTB Ketuk Nurani APH supaya Berikan Hukuman Berat ke Pelaku AA

Mataram, Talikanews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat mengetuk hati nurani Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku dugaan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yakni insial AA yang merupakan mantan anggota DPRD NTB empat periode.

Ketua DPW PAN NTB, H Muazzim Akbar menyampaikan, publik sudah mengetahui kasus yang menimpa mantan Kader PAN yakni AA. Hal itu sangat disayangkan kasus tersebut bisa terjadi terhadap anak kandungnya sendiri.

“Sikap tegas PAN bahwa AA sudah dipecat secara tidak hormat,” ungkapnya 23 Januari 2021 di Mataram.

Muazzim mengatakan, surat pemecatan terhadap AA sudah di usulkan ke DPP. Bahkan, surat pemecatan sudah diterbitkan oleh DPP. Terlebih, pra Kongres PAN bulan Februari 2020, AA sudah bukan sebagai kader PAN lagi, karena AA saat ke pihak lawan.

“Ada komitmen saat itu, siapapun yang tidak pro ke Zulkifli Hasan, maka akan dipecat. Terbukti, lima ketua DPD PAN di NTB sudah dipecat, termasuk AA,” kata dia.

Terlebih lagi, Kartu Tanda Anggota (KTA) AA sudah dicabut sehingga, kalau ada hal-hal yang terjadi terhadap AA, diluar PAN dan bukan urusan PAN, karena AA merupakan kader Partai UMAT. “Sebagai teman dan sahabat, sangat di sayangkan, tapi tentunya harus diproses hukum jika melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Muazzim juga berharap supaya berita yang sudah viral terhadap AA tidak benar. Andai pun itu benar, supaya di proses hukum setimpal.

“Benar tidaknya PAN tetap pecat secara tidak hormat,” tegasnya.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat berinisial AA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila terhadap anak kandungnya.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, kini yang bersangkutan sudah tetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa.

Dari hasil gelar perkara, kata Kadek Adi, perbuatan yang diduga dilakukan AA telah memenuhi unsur Pasal 82 Ayat 2 Perppu 1/2016 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

“Kami terapkan ayat 2 karena yang bersangkutan ini adalah ayah kandung korban, sehingga ada tambahan sepertiga ancaman hukuman dari pidana pokoknya,” ujar dia.

Sesuai sangkaan pidananya, AA yang sudah empat periode menjabat sebagai anggota legislatif ini terancam pidana 15 sampai 20 tahun penjara.

Salah satu alat bukti yang menguatkan AA sebagai tersangka adalah hasil visum luar alat kelamin korban. Dalam catatan medis korban, menurut dia, terdapat luka baru dengan bentuk yang tidak beraturan pada alat kelamin. Begitu juga pada bagian payudara korban.

“Jadi kuat dugaan ada upaya paksa yang dilakukan pelaku terhadap korban,” ucapnya.

Korban yang merupakan anak kandung terlapor dari istri keduanya ini adalah seorang perempuan yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Dalam laporannya di Mapolresta Mataram, korban mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh dari ayah kandungnya pada 18 Januari 2021.

Kepada polisi, korban mengaku perbuatan itu terjadi ketika ibu kandungnya sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit karena terjangkit Covid-19. (TN-red)

Related Articles

Back to top button