Kuasa Hukum Sibawaih: Objek Land Clearing Lahan Sirkuit MotoGP Mandalika Lombok oleh ITDC, Salah Alamat

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kuasa Hukum Sibawaih yakni, Dwi Sudarsono menyebut, objek Land Clearing lahan Sirkuit MotoGP Mandalikadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok, yang dilakukan PT ITDC Minggu 10 Januari 202, dinilai salah alamat.

Dwi mengatakan, objek Land clearing yang akan dilakukan ITDC di atas lahan milik Sibawaih seluas 3,5 hektare itu salah alamat. Itulah yang membuat Dwi Sudarsono tetap bertahan dan akan melaporkan tindakan ITDC itu ke Ombudsman, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Dwi Sudarsono menyampaikan, ada kesalahan objek sengketa yang ingin di eksekusi oleh ITDC. Karena bukan lokasi seperti diputuskan oleh Pengadilan.

Baca Juga : ITDC Keluarkan 12.9 Miliar Untuk Konsinyasi Pemilik Lahan MotoGP Mandalika

Bahkan Dwi berjanji, kalau batas lahan yang ingin di eksekusi ITDC tersebut sesuai yang di putuskan oleh Pengadilan maka, keluarga Sibawaih akan menyerahkan secara ikhlas kepada ITDC.

“Apa bukti konkret ITDC terhadap lahan ini sehingga mau di clearing. Kalau demikian, kami akan laporkan sikap ITDC ke Ombudsman, Komnas HAM karena sudah ada rekomendasi, malah akan tempuh Kejagung,” ungkapnya.

Dwi juga menyampaikan bahwa pihak keluarga Sibawaih tetap bersedia bernegosiasi dengan ITDC, tapi bukan dalam konteks perdebatan hukum, namun endingnya adalah ada kesepakatan bersama.

“Ini bukan perlawanan tanpa hukum melainkan ada dasar hukumnya. Kami juga tetap menghormati proses hukum. Jangan sampai masyarakat mendapatkan stigma negatif bahwa langkah ini anarkis, namun ini langkah mempertahankan hak milik berdasarkan alas hak yang diatur oleh hukum,” tegasnya.

Ketua Tim Taktis Teknis Penyelesaian Sirkuit Mandalika, Kombes Pol Awan Hariono, memaparkan, selama ini, ITDC bersama Forkopimda NTB melakukan berbagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika. Satu per satu keberatan warga serta adanya rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti sebagai bentuk keseriusan dalam upaya penyelesaian.

“Kami tidak hanya berdialog, tetapi juga melakukan beragam fasilitasi, sesuai yang diinginkan warga,” jelas Awan.

Menurutnya, atas berbagai reaksi warga, tim tetap memprioritaskan edukasi kepada warga agar memiliki pemahaman atas lahan yang diadukan dan agar proses pembangunan KEK Mandalika yang menjadi destinasi prioritas berjalan lancar sesuai target pemerintah. Termasuk terhadap pihak Sibawaih ahli waris Amaq Semin yang masih mengklaim dan menduduki lahan HPL 73 ITDC.

Mengenai keinginan pihak Sibawaih untuk melakukan proses ukur ulang, sudah pernah dilaksanakan oleh BPN. Bahkan, Sibawaih selaku ahli waris menunjukkan langsung batas-batas lahan yang diklaim. Proses ini disaksikan langsung oleh perwakilan Komnas HAM. Dari hasil rekonstruksi tata batas ini, tidak ditemukan perbedaan luas lahan ataupun lahan sisa yang belum dibebaskan, seperti yang selama ini diklaim pihak Sibawaih.

“Jika masih ada keberatan objek perdata, dipersilahkan untuk diteruskan ke pengadilan, sebagai upaya hukum selanjutnya,” jelas Awan.

Terkait hal itu, Vice President Corporate Legal & GCG ITDC, Yudhistira Setiawan menegaskan, akan terus melakukan pembangunan itu sesuai jadwal karena, bulan Februari mendatang, Dorna akan datang melihat kondisi pembangunan terkini sirkuit MotoGP tersebut.

“Yang jelas, ITDC punya sertifikat HPL, itu dasar kita optimis selesaikan pembanguanan kalaupun ada yang masih mengklaim,” cetusnya.

Yudhistira meminta kepada Sibawaeh untuk melakukan gugatan Pengadilan jika beranggapan punya hak milik. “Kita sudah lakukan langkah nonlitigasi, jika cara itu itu tidak, kita sarankan melalui litigasi dengan gugat di Pengadilan kalau punya bukti kuat,” tegasnya.

Kenapa ITDC tidak langsung eksekusi jika punya bukti kuat? Yudhistira mengatakan, kalaupun ITDC punya bukti kuat, tetap mengedepankan langkah kekeluargaan.

“Tetap berikan kesempatan dulu, jangan sampai dianggap merampas hak rakyat,” tegasnya.

Yang jelas, mempersilahkan pihak Sibawaih dan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya hukum litigasi yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan. Jalur litigasi ini juga sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, ketika proses nonlitigasi tidak mencapai titik temu.

Tidak hanya itu, Tim Percepatan Pembangunan Mandalika bersama ITDC juga memfasilitasi proses komunikasi atas permintaan pihak Sibawaih untuk melakukan proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung 88/PDT.G/1995/PN.PRA. ITDC sudah melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada pihak PN Praya secara tertulis.
PN Praya kemudian memberikan penyampaian tertulis atas permintaan eksekusi ulang ini. Bahkan, pihak Komnas HAM dan pihak Sibawaih juga pernah difasilitasi berkomunikasi dengan PN Praya terkait hal ini.

Atas kasus ini, PN Praya menegaskan, bahwa perkara nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Perkara tersebut sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua PN Praya No 10/PEN.PDT.G/1996/PN.PRA tanggal 17 September 1996 jo Berita Acara Pengosongan Nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA tanggal 23 September 1996.
Eksekusi tersebut melaksanakan putusan serta merta perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA.

Apabila tergugat atau ahli waris ataupun pihak ketiga yang padanya menguasai kembali obyek sengketa perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA, maka tidak dapat dilakukan eksekusi kembali, karena pada prinsipnya, eksekusi hanya dilakukan satu kali.

“Artinya, terhadap lahan yg dikuasai Sibawai tersebut, tidak perlu dilakukan eksekusi lagi, seperti permintaan pihak Sibawai. Oleh karena itu kegiatan land clearing akan tetap kami jalankan, karena sdh jelas bahwa lahan tersebut adalah milik ITDC,” tegas Yudhistira.

Atas berbagai persoalan lahan ini, Yudhistira menegaskan, jika ada warga masyarakat yang masih mengklaim memiliki hak atas tanah yg di atas lahan bersertifikat HPL ITDC, maka sebagai warga negara yang taat hukum, dihimbau agar menempuh jalur hukum dan membuktikannya di pengadilan, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak.

“Sebagai BUMN, ITDC selalu menghormati ketentuan, peraturan dan UU yang berlaku serta menjunjung tinggi HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya,“ pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button