Ratusan Tuan Guru di NTB Sepakat menolak Pergantian Nama Bandara, Surati Wakil Presiden

Lombok Tengah, Talikanews.com – Adanya pemaksaan terhadap pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), mengundang reaksi para Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ratusan Tuan Guru dan Ulama juga para Pad itu menggelar silaturahmi di Yayasan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Peringgarata, Lombok Tengah tepatnya di kediaman TGH. L. M. Turmudzi Badaruddin, untuk tmenolak adanya pergantian nama Bandara tersebut.

Pada kesempatan silaturahmi itu, TGH. L M Turmudzi Badaruddin selaku pendiri dan pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu mengaku telah mendengar akan ada demo besar-besaran ketika nama Banda Internasional Lombok (BIL) di ganti, dari kubu pro dan tidak pro.

“Saya sangat khawatir, jangan hanya karena pergantian nama bandara lalu kemudian salah satu pihak diantara kita semua ini terpecah belah, baik rakyat ataupun pemerintah. Oleh sebab itu saya sarankan untuk nama bandara jangan di rubah,” ungkap TGH. L. Turmudzi Badaruddin. Minggu 20 Desember 2020.

Ulama Karismatik itu juga mengakui bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan kepada pemerintah pusat untuk menyikapi persoalan nama Bandara ini agar ditetapkan sesuai dengan namanya yang semula demi kemaslahatan umat yang lebih banyak.

“Apalah artinya sebuah nama jika akan menimbulkan perpecahan, jangan sampai hanya karena nama bandara terus kita bertengkar. Betul memang nama yang diusulkan itu bagus, tapi alangkah bagusnya tidak diubah karna tidak akan menimbukan perselisihan,” terangnya

Untuk di ketahui dalam acara silaturrahim Alim Ulama ini terbentuk beberapa kesepakatan diantarnya menyepakati menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM).

Menetapkan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai nama bandar Udara Internasional yang berada di kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB.

Pertemuan itu juga akan meminta Kementerian Perhubungan RI, agar mencabut keputusan menteri Perhubungan RI Nomor KP 1421 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018 karena tidak memenuhi syarat sesuai pasal 45 ayat 2 peraturan menteri perhubungan RI No. 39 Tahun 2019.

Kesepakatan tersebut kemudian menjadi surat pernyataan bersama yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat terutama ke Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pariwisata RI dan Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin. (TN-03)

Related Articles

Back to top button