Dislutkan NTB dan MDPI bentuk Komite Pengelola Perikanan

Mataram, Talikanews.com – Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) membentuk Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP).

Komite KPBP itu dibentuk sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi, kolaborasi, sosialisasi, konsultasi, bertukar informasi maupun menyusun rencana kerja dalam menghadapi isu-isu terkait perikanan tuna yang sedang berkembang.

Terkait hal itu, Kepala Dislutkan Provinsi NTB, H Yusron Hadi menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol.

Menurut the State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16 persen terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20 persen terhadap perikanan nasional.

“Mengingat pentingnya perikanan Tuna yang harus dikelola dengan baik, maka perlu adanya kerjasama antar pemangku kepentingan. Baik pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri Perikanan, Nelayan, Akademisi, maupun LSM atau NGO dalam rangka mewujudkan perikanan tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ungkapnya, Selasa 1 Desember 2020, dalam pertemuan reguler bersama KPBP.

Yusron menjelaskan, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan reguler KPBP Tuna Provinsi NTB yaitu mengevaluasi kembali rencana kerja yang telah disepakati bersama sehingga implementasi kegiatan dapat terukur dan terarah dalam pelaksanaannya kedepan.

Yusron Hadi juga apresiasi kepada MDPI yang telah berkolaborasi dalam melakukan pendataan tuna di NTB. Ia berharap agar pertemuan ini harus terus dilakukan agar para nelayan, pengusaha, dan seluruh stakeholder memahami pentingnya data dalam perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button