Pengamat Politik NTB Komentari Syarat Pencalonan Cakada di Loteng pasca Lolosnya Gugatan Tommy Soeharto

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pengamat politik di Nusa Tenggara Barat, Dr. Agus mengamati syarat pencalonan salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di Loteng yang menggunakan versi Muchdi Purwoprandjono, pasca diloloskan gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait Partai Berkarya.

Dosen di Universita Islam Negeri (UIN) Mataram ini menanggapi terkait sah atau tidaknya dukungan partai Berkarya ke salah satu paslon kepala daerah di Loteng tersebut bahwa, yang beloh menentukan keabsahan sah tidaknya persyaratan itu yakni KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

“Kita tunggu saja keputusan dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, hanya mereka yang beloh menentukan,” ungkapnya, Jumat 20 November 2020.

Mantan Ketua KPU Loteng memaparkan, dalam amanat undang undang Pemilu Kada dijelaskan bahwa, setiap partai politik yang telah resmi mendukung salah satu paslon sampai dengan proses pendaftaran calon ke KPU maka tidak boleh menarik dukungan karena sudah memiliki ketetapan hukum.

“Jika mengacu pada norma-norma pemilu kada menurut saya, tidak ada pengaruhnya terhadap dukungan sebelumnya. Artinya tetap dukungan itu sah kepada paslon yang dinyatakan sah dukungan oleh KPU pada proses pendaftaran itu, tetapi apa pun itu hanya penyelenggara yang boleh memutuskan,” tutup Agus.

Untuk diketahui, Prahara yang terjadi di tubuh Partai Beringin Karya (Berkarya) rupanya berakhir. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dengan demikian, kepengurusan Berkarya di bawah komando Muchdi Purwoprandjono yang sebelumnya sudah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) dianggap tidak sah.

Dikutip melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, dalam putusan tertanggal 15 Oktober 2020 itu, menetapkan bahwa majelis hakim:
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor 188/G/2020/PTUN-JKT.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penggugat dalam kasus itu adalah Tommy Soeharto selaku ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya. Sementara tergugat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), Yasonna Laoly. (TN-03)

Related Articles

Back to top button