Tuding Tak Adil tangani Pelanggaran Pemilu, Gabungan Ormas Gedor Bawaslu Loteng, Ini Penjelasannya

Lombok Tengah,Talikanews.com – Gabungan organisasi masyarakat (Ormas) menggedor kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Loteng, karena menilai tidak adil dalam menindak pelanggaran tahapan Pilkada tahun 2020.

Koordinator Aksi, Bustomi Taefuri mengatakan, kedatangannya itu menuntut Bawaslu supaya adil menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh salah satu pasangan calon.

“Kami melihat komisioner Bawaslu Loteng terkesan pilih kasih dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran pemilu dilakukan salah satu pasangan calon,” ungkapnya di depan kantor Bawaslu Loteng, Rabu 18 November 2020.

Bagi sapaan Omi itu, ada perlakuan khusus terhadap salah satu pasangan calon yang diduga telah melanggar tahapan Pilkada.

“Ini yang menimbulkan pertanyaan, ketika Paslon yang satu melakukan pelanggaran, baik itu internal tim, seakan tidak digubris. Berbeda dengan Paslon lainnya, sedikit melakukan kesalahan, langsung ditindak tegas oleh Bawaslu. Padahal tingkat kesalahannya sama, bahkan bisa dibilang lebih parah,” kata dia.

Sikap Bawaslu ini menimbulkan pertanyaaan masyarakat termasuk para aktivis juga Ormas. Sehingga bagi Omi, kalau sikap itu benar, maka akan menghasilkan preseden buruk bagi penyelenggara Pemilu di Lombok Tengah.

Oleh sebab itu, Omi menilai, Bawaslu Lombok Tengah harus bertanggungjawab atas semua laporan yang masuk dari masyarakat sebab, lembaga ini membutuhkan kepercayaan masyarakat atas kinerjanya.

“Yang kami takutkan sebagai masyarakat Lombok Tengah, Bawaslu sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat dalam memeroses pelanggaran pilkada tidak bekerja dengan baik. Disatu sisi, kalau tidak menghasilkan kepercayaan maka memang akan merugikan masyarakat,” cetusnya.

Dengan demikian lanjut Omi, dirinya tidak ingin melihat ada ketidak adilan terjadi, sehingga butuh penjelasan kenapa ini bisa terjadi.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan menegaskan bahwa, Bawaslu sebagai lembaga pengawas sering menginformasikan kepada semua pihak terkait proses penindakan pelanggaran pemilu. Mewakili pihak kepolisian dan kejaksaan, dirinya menyampaikan bahwa masih mengkaji dan mentelaah dugaan pelanggaran yang disampaikan teman-teman Ormas.

“Semua laporan dan kasus, kita perlakukan sama terhadap fakta-fakta, misalnya ada yang menguplod dugaan pelanggaran menguplod ke facebook. Tapi, ketika saksi diminta datang, tidak mengindahkan pemanggilan sebagai saksi,” kata Hanan.

Ada juga saksi yang memberikan keterangan bahwa, bersangkutan mendapat foto itu dari facebook. Sehingga, untuk mengungkap sebuah peristiwa pidana pelanggaran pemilu ini tentu ada fakta-fakta yang harus dibuktikan.

Ketika unsur unsur tidak dapat dibuktikan maka terhadap suatu pidana jelas tidak bisa dilanjutkan. Selain itu, jika dalam peristiwa itu ada pasal bahwa setiap pejabat negara dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan salah satu pasangan calon, misal komentari atau memposting, mengupload sebuah gambar bahwa yang bersangkutan ada berkepihakan maka, disitulah ada dugaan pelanggaran.

“Pada proses klarifikasi kemarin, kami juga banyak fakta sehingga proses ini dapat diteruskan apakah patut untuk dituntut di pengadilan atau tidak, masih belum bisa disimpulkan,” tutupnya. (TN-09)

Related Articles

Back to top button