Bupati Sampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perda APBD Loteng TA 2021

Lombok Tengah, Talikanews.com – Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT sampaikan pengantar nota keuangan dan rancangan Perda APBD Loteng Tahun Anggaran 2021, dalam sidang paripurna DPRD Loteng yang dipimpin M Tuhid. Dihadiri para Wakil Ketua, anggota DPRD dan para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah, Kamis 12 November 2020.

Pada kesempatan itu, H Moh Suhaili FT menyampaikan rancangan APBD TA 2021, berdasarkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Atas kesepakatan tersebut telah diakomodir penyesuaian terhadap besaran rincian alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021. Sebagaimana telah diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia setelah disahkannya APBD tahun anggaran 2021, sekaligus penyesuaian besaran alokasinya di dalam anggaran belanja daerah.

“Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi,” kata Suhaili

Suhaili menyampaikan gambaran umum Rancangan APBD yang mana penganggaran pendapatan daerah secara total ditargetkan sebesar Rp.2.179.275.898.015,00, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah. Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.218.569.434.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.7.273.469.598,00 dari target pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.225.842.904.098,00.

Penurunan target terjadi pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp.7.699.999.300,00, dari retribusi daerah sebesar Rp.2.284.921.200,00, dari hasil pengelolaaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.2.967.011.000,00.

Sedangkan PAD yang bersumber dari lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp.5.678.461.902,00, khususnya bersumber dari pendapatan BLUD dan pendapatan dana Kapitasi JKN.

Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.761.015.217.000,00, meliputi dana perimbangan sebesar Rp.1.514.100.399.000,00, yang terdiri dari
dana transfer umum dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp.74.025.125.000,00. Dana transfer umum – dana alokasi umum sebesar Rp. 969.942.081.000,00.

Sementara dana transfer khusus sebesar Rp.470.133.193.000,00. Dana insentif daerah sebesar Rp.36.052.724.000,00. Dana Desa sebesar Rp.210.862.094.000,00. Pendapatan transfer antar daerah pendapatan transfer antar-daerah yang dianggarkan dalam tahun anggaran 2021 bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak daerah pemerintah Provinsi sebesar Rp.90.219.258.515,00.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 109.471.988.000,00 meliputi Pendapatan hibah sebesar Rp.18.923.188.000,00, Terdiri dari Pendapatan hibah dari pemerintah pusat (Hibah IPDMIP, hibah air limbah setempat dan hibah air minum perdesaan) serta sumbangan pihak ketiga.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.90.548.800.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah Dana BOS (SD dan SMP).

Selanjutnya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB itu sampaikan Rencana Anggaran Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021, sebagai berikut Pagu Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Rancangan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.2.163.455.755.215,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.159.273.769.114,00 dibandingkan dengan pagu anggaran belanja daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 dengan kondisi tersebut.

Di sisi lain, pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan daerah terbesar bagi pemerintah kabupaten Loteng sebagian besar bersifat dana earmarked atau dana yang penggunaannya diarahkan dan bersifat mandatory spending, atau dana yang peruntukannya sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Penganggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah mengacu peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan pelaksana lainnya, di mana belanja daerah terbagi kedalam 4 kelompok belanja, yaitu belanja operasi. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan belanja bunga pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.767.062.477,00, yang diarahkan untuk pembayaran bunga utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Belanja hibah dianggarkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.138.058.846.001,00. Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.018.691.000,00, diarahkan antara lain untuk penyaluran bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang bersumber dari DAK Fisik bidang perumahan dan permukiman, pembayaran atas klaim layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan JKN (JKN Non Kuota).

Belanja Modal yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.237.561.563.993,00. Belanja tidak terduga dianggarkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.560.000.000,00.

Sedangkan Belanja Transfer direncanakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 332.093.469.600,00,
Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja Bantuan keuangan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 yaitu belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp.322.464.814.600,00,

Meliputi Alokasi Dana Desa sebesar Rp.104.396.720.600,00, Dana Desa sebesar Rp.210.862.094.000,00, trantib sebesar Rp. 3.891.600.000,00. Pengurus rumah ibadah, sebesar Rp.3.314.400.000,00.
berdasarkan besaran rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2021 yang telah saya sampaikan, maka terdapat selisih surplus sebesar Rp.15.820.142.800,00

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.179.857.200,00,  yang direncanakan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Silpa tahun anggaran 2020).

Sedangkan penyesuaian terhadap besaran sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Silpa tahun anggaran 2020) atas hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020, nantinya akan dituangkan dalam rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.20.000.000.000,00, yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Selisih antara Rencana penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaraan pembiayaan daerah, menyebabkan pembiayaan netto sebesar minus Rp.15.820.142.800,00.

” lSurplus Anggaran sebesar Rp.15.820.142.800,00 dan angka pembiayaan netto sebesar minus Rp.15.820.142.800,00 menjadikan struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dalam posisi berimbang, atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) bernilai sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah),” Suhaili memaparkan.

Bupati dua periode ini merincikan, tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021, yang merupakan satu kesatuan yang tersaji dalam dokumen terpisah. Terhadap hal-hal yang belum jelas, tentunya akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran.

Apabila terjadi perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi NTB setelah nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021 ini disampaikan kepada DPRD, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan mengacu pada ketentuan yang ada perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan rancangan apbd tahun anggaran 2021, tanpa perlu melakukan perubahan nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021, maupun perubahan nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021.

“Kami ucapan selamat melaksanakan pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 semoga rancangan APBD tahun anggaran 2021 yang akan ditetapkan nantinya dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Lombok,” tutup Suhaili (TN-03*)

Related Articles

Back to top button