Persatuan Wartawan Lombok Tengah Dalami Dugaan Pelanggaran KPUD, terkait Larangan Peliputan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Persatuan Wartawan Lombok Tengah mulai mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah terkait larangan peliputan media saat Debat perdana calon kepala daerah tahun 2020, yang berlangsung Sabtu malam 07 November lalu.

Langkah PWLT ini dinilai meninggalkan luka bagi pewarta. Pasalnya sejumlah wartawan yang datang meliput acara debat itu terkesan dihalangi berdalih aturan dan protokol kesehatan.

Ketua PWLT, Munakir mengatakan, sebagai pengurus salah satu wadah organisasi wartawan di Loteng turut bersikap terkait polemik yang saat ini terjadi antara wartawan Loteng dengan KPUD, sehingga perlu dilakukan investigasi untuk mengungkap dugaan pelanggaran kebebasan pers.

“Kami sepakat dan serius terhadap persoalan ini agar jangan sampai ada sikap merenggut kebebasan pers dalam mendapat informasi sebagai pewarta,” ungkap Munakir didampingi Sekretarisnya Bohari Rahman, Selasa 11 November 2020.

Hasil investigasi ini sebagai dasar PWLT mengambil sikap. Jika ditemukan adanya pelanggaran serius terlebih bertentangan dengan peraturan yang lainya, maka PWLT akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Melalui jalur yang sudah ditentukan, melalui Dewan Pers, Bawaslu, Komisi Informasi (KI), Ombudsman dan lembaga berwenang lainnya.

“Akan kita minta pertanggung jawaban KPU Loteng jika memang nantinya ada temuan terkait dengan pelanggaran itu,” tegas Munakir

Pada prinsipnya, PWLT tidak bisa membenarkan adanya lembaga/instansi maupun pihak-pihak lain yang berusaha melarang apalagi menghalang-halangi wartawan melakukan kegiatan peliputan. Karena itu bertentangan dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers.

“Kami tidak setuju dengan sikap KPU Loteng yang tidak memberikan ruang dan atau memfasilitasi kalangan jurnalis untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik atau peliputan di arena debat,” imbuhnya

Wartawan Suara NTB yang juga Biro Loteng itu menambahkan investigasi ini perlu untuk mengetahui posisi kasusnya agar menjadi terang.

“Dalam prosesnya nanti, kita akan melalukan audiensi dengan KPU Loteng, terkait persoalan ini,” imbuh Munakir.

Menyinggung soal ada rencana aksi dari salah satu LSM di Loteng, pihaknya tidak pernah ikut campur, apalagi meminta atau menyuruh LSM untuk menggelar aksi demontrasi.

“Kami tidak tau menahu rencana aksi LSM ke KPUD Loteng itu,” tegas Munakir

Kalau pun begitu, PWLT apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah turut mendukung upaya terwujudnya kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik didaerah ini. Baik secara langsung maupun tidak langsung. (TN-03)

Related Articles

Back to top button