Muhanan Tuding KPU Loteng Telah Merenggut Kebebasan Pers, Laporkan saja

Lombok Tengah, Talikanews.com – Sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Loteng yang tidak mengizinkan wartawan meliput kegiatan debat calon kepala daerah pada Sabtu malam 07 November 2020, terus jadi kontroversi. Bahkan, salah seorang pengacara muda berbakat, Muhanan tuding KPUD Loteng telah merenggut kebebasan pers.

“Dengan tidak memberikan akses masuk wartawan yang ingin meliput acara itu, sama artinya merenggut kebebasan insan pers yang merupakan pilar negara,” ungkapnya, Selasa 10 November 2020.

Ketua Pembina Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga meminta KPUD Loteng supaya tidak mempraktekan gaya-gaya Orde Baru yang membungkam kebebasan Pers.

Menurut Pria berkaca mata ini, atas sikap KPUD Lombok Tengah ini, bisa dijerat pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

“Jika setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta,” kata Muhanan

Untuk itu, Muhanan meminta kepada Organisasi wartawan khususnya yang ada di Lombok Tengah untuk melaporkan sikap KPU Lombok Tengah ke Aparat Penegak Hukum (APH) dengan tuduhan telah menghalang – halangi kebebasan Pers di Lombok Tengah.

“Tidak cukup dengan meminta maaf karena Pers juga diatur oleh UU, itu artinya KPU Lombok Tengah diduga telah melanggar UU Pers. Semestinya KPU berlaku adil kepada semua wartawan dan perbuatan KPU Lombok Tengah bisa dilaporkan ke jalur hukum, sesuai pasal yang ada di UU Pers,” cetusnya.

Ia mengaku banyak menerima keluhan dan aduan dari para wartawan khususnya yang ada di Lombok Tengah terkait dengan kinerja KPU Lombok Tengah pada Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020.

“Teman – teman wartawan mengeluhkan kinerja KPU Lombok Tengah yang diduga menjual aturan. Kalau memang untuk menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19, semestinya tidak hannya dalam ruangan Debat saja, tetapi mulai dari awal sampai akhir. Infonya diluar ruangan, tidak diterapkan Protokol Kesehatan dan sebelum masuk, para Paslon, Timses, dan Parpol pengusung berkumpul dan berkerumun di Loby Hotel dengan mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Back to top button