PWLT dan FWLT tuding KPU Loteng tidak “Becus”

Lombok Tengah, Talikanews.com – Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) dan Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT), tuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng, tidak “becus” dan tidak memahami aturan.

Organisasi profesi wartawan itu menyampaikan hal demikian lantaran KPU tidak mengizinkan wartawan untuk melakukan peliputan di arena debat terbuka para calon kepala daerah pada Sabtu malam 07 November 2020.

Akibat hal itu, PWLT dan FWLT mendesak komisioner KPU Loteng segera meminta maaf terkait insiden itu.

Pembina Forum Wartawan Lombok Tengah (FWLT) Ahmad Said, mengatakan, permintaan maaf ini dianggap penting, karena KPU dinilai telah menciderai perofesi wartawan dengan menghalangi melakukan peliputan. Dimana, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik jelas diatur di dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Tidak ada alasan pembenaran bagi KPU untuk tidak memberikan wartawan meliput debat Cakada karena, kami hanya mencari informasi yang akan kami sampaikan dan itu sudah dijamin oleh undang- undang. Oleh sebab itu saya nilai KPUD Loteng tidak becus,” ketus Ahmad Said.

Pihaknya menegaskan, kalaupun alasan KPU untuk mencegah penerapan protokol kesehatan dengan membatasi peserta. Maka akan sangat tidak elok jika tidak ada satupun perwakilan wartawan yang bisa masuk.

“Jika dari awal niatnya protokol kesehatan, sehingga membatasi undangan masuk arena debat. Mestinya KPU siapkan alat atau media seperti layar lebar diluar ruangan yang bisa diakses maksimal oleh juru warta yang datang,” ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa kedatangan wartawan murni untuk mencari informasi dan ini penting dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui visi misi calon yang akan memimpin mereka lima tahun kedepan dan itu tugas media memublikasikan.

“Wartawan itu bukanlah peserta debat atau tamu undangan yang datang melihat debat. Tapi tamu khusus yang seharusnya diberikan ruang dan kesempatan sedemikian rupa, untuk bisa mengakses jalannya debat Paslon. Jadi KPU Loteng harus belajar dan pahami UU kebebasan Pers,”tegasnya.

Senada disampaikan Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) Munakir. Menurutnya, apa yang terjadi saat debat pertama itu dijadikan pembelajaran agar tidak terulang pada debat kedua. Seharusnya KPU memberikan ruang setidaknya perwakilan wartawan untuk meliput jalannya debat.

“Kita paham kalau alasan Covid-19 membuat tidak bisa semua wartawan masuk, setidaknya ada perwakilan. Bisa saja nanti oleh KPU memberikan slot berapa jatah untuk wartawan dan tinggal teman- teman wartawan yang menunjuk siapa perwakilannya nanti,” sarannya.

Wartawan SuaraNTB ini menegaskan, kalaupun alasan ruangan terlalu kecil, mestinya KPU bisa mencari ruangan yang lebih besar, juga bisa menyediakan layar untuk para wartawan supaya bisa mengaksesnya.

“Sekali lagi, kita memahami jika KPU menjalankan regulasi untuk penanganan Covid-19. KPU juga harus memahami tugas dan fungsi kita yang mencari berita, setidaknya ada perwakilan dari media yang bisa mengakses langsung suasana saat debat,” kata dia.

Terkait hal itu, Ketua KPUD Loteng, Lalu Darmawan saat dikonfirmasi berdalih undangan yang diperbolehkan sesuai ketentuan juknis nomor 465 KPU RI dan sangat dibatasi.

“Itulah maksudnya disiarkan secara langsung meton (saudara, red),” kilahnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button