Diduga Tidak Profesional, DKPP akan Periksa Penyelenggara Pemilu di Kota Mataram

Jakarta, Talikanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) oleh penyelenggara Pemilu di Kota Mataram, perkara nomor 120-PKE-DKPP/X/2020 yang akan digelar, Senin 09 November 2020 pukul 13.00 WITA.

Adapun yang akan diperiksa yakni, Husni Abidin, Syaifuddin, Sopan Sopian Hadi, I Ketut Swena, Edy Putrawan ( Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram), Hasan Basri, Muhammad Yusril, Dewi Asmawardhani ( Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Mataram). Atas laporan Dianul Hayezi, Ns.H.Badrun Nadianto, Sri Sudarjo.

“Pokok perkara yang diadukan yakni Teradu I-V diduga tidak profesional terkait karena tidak menerbitkan penetapan bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan yang telah memenuhi syarat dukungan, keputusan tentang status dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020. Teradu I-V juga tidak profesional karena tidak melakukan verifikasi faktual dukungan melalui PPS,” ungkap Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, Minggu 08 November 2020, melalui rilis resminya.

Bernad menambahkan, teradu VI-VIII diduga tidak profesional dalam penerbitan putusan 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020 karena putusan tersebut dibuat sebelum sengketa ini dilaporkan dan sebelum terjadi rapat koordinasi verifikasi faktual perbaikan bersama 42 Lurah pada tanggal 7 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Rencananya sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata dia.

Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

“Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang,” tutup Bernad. (TN-red)

Related Articles

Back to top button