Akibat Pandemi Covid-19, Upah Minimum Provinsi NTB tahun 2021 Tak Berubah

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menetapkan jumlah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 masih diangka tahun sebelumnya, kata lain tidak berubah yakni sebesar Rp 2.183.883,- akibat pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menyampaikan, nominal UMP tahun 2021 tidak ada kenaikan. Angka itu ditetapkan atas berbagai pertimbangan bersama, baik Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja dan akademisi. Itu melihat situasi ditengah situasi pandemi corona.

“Sudah disepakati, dan besarannya tetap Rp 2.183.883,-,” ungkapnya didampingi Kepala Disnakertrans NTB, Rabu 04 November 2020, di Mataram.

Menurut Sekda, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Pemprov NTB secara bersama dan melalui persetujuan bersama. Karena, jika harus mengacu pada rumus hitungan murni, terlebih dimasa pandemi saat ini, maka UMP NTB dipastikan nominalnya turun.

Oleh karenanya, pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu tetap mempertahankan nominal sebelumnya (Jumlah UMP tahun 2020).

“SK penetapan UMP nya sedang berproses dan segera akan ditanda tangani oleh Pak Gubernur,” kata Gita.

Intinya, semua sudah disepakati dan disetujui bersama, artinya sudah clear dan final. Bahkan, pemerintah sudah memberikan relaksasi serta berada diposisi yang adil.

Kepala Disnakertrans NTB, T Wismaningsih Drajadiah menjelaskan dasar hukum penetapan itu mengacu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang dalam Pasal 89.

Tidak hanya itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sekaligus Perturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.

Begitu sudah dilakukan sidang dewan pengupahan NTB pada 27 Oktober lalu.

“Dewan Pengupahan memutuskan besaran nilai upah minimum Provinsi NTB Tahun 2021 sama dengan besaran nilai Upah tahun 2020,” katanya.

Dia menegaskan, keputusan itu didasarkan pada pemikiran dan kesadaran bencana non alam yang sedang melanda saat ini.

Tak hanya itu, dia juga memberikan gambaran besar nilai UMP daerah lain sebagai pencerahan. Dimana dari 30 Provinsi yang sudah menetapkan upah minimum, Lima Provinsi menaikkan. Sedangkan 25 Provinsi sama dengan nilai upah minimum tahun lalu.

“Empat Provinsi di pulau Jawa yaitu, DKI Jakarta menaikkan 5 persen, tetapi khusus untuk perusahaan yang tidak terdampak Covid 19. Kemudian, Jawa Timur menaikkan Rp 100 ribu dari Rp 1.700.000,- menjadi Rp 1.800.000,-, tapi masih dibawah UMP NTB,” jelasnya.

Begitu halnya Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, walaupun ada kenaikan namun masih jauh dibawah NTB. Sulawesi Selatan menaikkan 25 dari upah minimum tahun sebelumnya.

Wismanigsih memaparkan gambaran yang terjadi. Apabila ditetapkan rumus maka besar kemungkinan nilai besaran upahnya akan turun karena sedang dalam kondisi resesi.

“Jadi, paling tepat kalau menggunakan besaran upah minimum tahun (2020) lalu untuk besaran upah minimum tahun (2021) ini, sehingga tidak memberatkan pengusaha dan merugikan pekerja,” tutupnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button