Gabungan Organisasi Kemahasiswaan Desak Gubernur NTB dan DPRD Tolak UU Omnibus Law, Ancam Aksi Lagi

Mataram, Talikanews.com – Ratusan masa aksi dari organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Aspirasi Rakyat (APARAT), desak Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah dan DPRD untuk menyatakan tolak UU Omnibus Law.

Desakan itu dibuktikan dalam aksi menggedor kantor Gubernur dan DPRD pada Selasa 03 November 2020.

“APARAT” NTB merupakan gabungan aliansi HMI MPO, LMND, GMNI, SMI, BEM Nusa Tenggara, kedatangan organisasi Kemahasiswaan ini ke Kantor Gubernur, agar tegas menyatakan sikap supaya cabut UU Omnibus Law. Hal ini disampaikan Korlap aksi Irfan dalam orasinya.

Irfan mengatakan, Omnibus Law mempunyai dampak berbahaya bagi pertumbuhan dan keamanan dalam menjaga Sumber Daya Alam dan Manusia.

“Kami dari APARAT NTB kembali menuntut kepada Gubernur agar segera mencabut Omnibus Law. Sebab, Omnibus Law adalah produk hukum bagi Investor yang ditipkan untuk melegitimasi Investor-investor Asing dalam menguasai Sumber Daya Alam kita,” ungkap saat aksi.

Kordinator Aksi, Muhammad Arif menegaskan kepada Gubernur NTB untuk tidak mengambil sikap acuh dalam persoalan Omnibus Law.

“Kami meminta Gubernur NTB agar mengambil kebijakan dengan tegas atas persoalan Uu Omnibus Law, bukan sosialisasi latar belakang Omnibus Law di setiap Instansi,” tegas Arif.

Arif mengatakan, di dalam Omnibus Law dalam pembuatan peraturan perundang-undangan mengalami kecacatan secara prosedural, karena tanpa melihat landasan Yuridis, filosofis dan sosiologis.

“UU Omnibus Law ini, kalau kita kaji secara filosofis dan sosiologis, pemerintah mestinya tidak ngotot untuk memberlakukan, sebab UU Omnibus Law, tidak diterima dan terjadi penolakan. Oleh karena itu harus kembali ke UU lama,” tegas Arif.

Dengan tegas Arif menyampaikan, jika apa yang diminta para Organisasi Kemahasiswaan tidak ditanggapi Pemrintah Daerah maka, sampai akhir pemerintahan Jokowi pun akan tetap turun untuk menolak.

“Kami mengecam dengan tegas, kepada pemerintahan Gubernur NTB untuk menyatakan sikap menolak Omnibus Law, dan apabila tanggal 5 November yang akan datang, Gubernur tidak menyatakan sikap, maka kami anggap Gubernur telah melegitimasi dirinya mendukung Omnibus Law,” tutup Arif.

Dalam aksi tersebut tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Pemprov NTB. Hanya saja pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Massa pun mengancam akan kembali melakukan aksi pada, 5 November 2020 mendatang dengan massa yang lebih banyak.

Namun, sebelumnya pada saat demo pada awal Oktober lalu, Gubernur mengatakan dirinya meyakini tuntutan mahasiswa tersebut murni dan aksi yang digelar mahasiswa juga murni tanpa di tunggangi pihak manapun.

“Mungkin banyak yang terkejut, kenapa tuntutan para mahasiswa tersebut langsung saya iyakan tanpa berpikir panjang, bahkan saya harus tandatangan dan ada juga tuntutan untuk menulis surat ke pusat,” kata gubernur beberapa waktu lalu.

“Kalau yang lain masih mikir saya, tapi kalau sama teman teman mahasiswa nggak perlu mikir panjang, karena saya yakin gerakan mahasiswa kita ini jujur dan tidak di tunggangi. Jadi saya nggak masalah langsung setuju dengan permintaan para mahasiswa dengan penuh keikhlasan dan tanpa keraguan,” ujarnya sapaan Dr Zul dalam laman sosial media pribadi nya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button