Di NTB, Komisi I DPR RI Titip KPI untuk Melakukan Pengawasan Penyiaran Mendorong Nasionalisme

Lombok Tengah, Talikanews.com – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid titipkan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, merata dan seadil-adilnya. Kemudian, menitipkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengawasan penyiaran supaya menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme.

Hal itu disampaikan diacara “Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Digital”, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu 11 Oktober 2020.

“Kedatangan saya ini merupakan hal penting bukan hanya untuk NTB tetapi juga untuk Indonesia yang harus dijaga setiap jengkal perbatasannya baik secara fisik maupun dari frekuensi penyiarannya. Kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dan bangsa yang besar kita sadari daerah-daerah di perbatasan masih mengalami beberapa tantangan diantaranya tantangan kesejahteraan, keamanan dan akses informasi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, hal tersebut terjadi karena rendahnya minat dari pelaku usaha yang kini didorong dengan digitalisasi penyiaran, agar semua dapat melakukan pembangunan infrastruktur penyiaran, baik dari pemerintah maupun dibantu oleh sektor swasta.

Meutya berharap dengan adanya digitalisasi penyiaran lebih banyak pemain yang masuk ke industri penyiaran dan memiliki keberagaman tayangan yang bisa disaksikan. Sehingga unsur mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terpenuhi.

“Dengan demikian kami titipkan kepada bakti untuk membangun infrastruktur seluas-luasnya, semerata-ratanya dan seadil-adilnya dan kami menitipkan kepada KPI untuk melakukan pengawasan penyiaran untuk menghasilkan tayangan yang mendorong nasionalisme juga perlu,” kata dia.

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir di acara itu mengapresiasi kegiatan tersebut karena, di masa pandemi Covid-19 ini terus melakukan sosialisasi yang memiliki eksternalisasi yang positif.

Sapaan Dr Zul itu meminta agar daerah blank spot di NTB segera teratasi dengan baik demi menunjang perpindahan sistem dari penyiaran analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off).

“Mungkin tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan awal atau pertengahan tahun depan,” ujarnya.

Dr Zul mengaku, setelah adanya digitalisasi penyiaran, sangat berharap sektor pariwisata mampu ditunjang dengan baik. Terlebih di masa pandemi saat ini diharap mampu membantu dan menggeliatkan daerah.

“Masyarakat sudah menunggu sosialisasi tentang digitalisasi di bidang penyiaran. Mudahan dengan hadirnya sosialiasi pelaku media dan pelaku bisnis jadi lebih terbuka sehingga cahaya di ujung terowongan itu semakin kelihatan,” pintanya.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio meminta seluruh masyarakat untuk siap dan secara bertahap mulai membiasakan diri dengan sistem siaran digital. Secara manfaat, teknologi siaran yang baru ini akan lebih menguntungkan publik ketimbang sistem siaran analog yang masih digunakan hingga saat ini.

“Mulai sekarang, kami berharap masyarakat sudah siap dengan peralihan sistem digital di 2022 nanti kamu juga meminta masyarakat untuk mulai mengenal sistem siaran baru tersebut serta apa saja manfaat yang dapat mereka peroleh dari teknologi siaran secara digital,” jelasnya.

Menurutnya, digitalisasi penyiaran adalah keniscayaan karena sistem siaran ini sudah digunakan hampir di seluruh negara di dunia. Di ASEAN, hanya Indonesia dan Timor Leste yang belum melakukan transformasi sistem teknologi baru ini.

“Dengan sistem siaran digital, masyarakat akan lebih mudah menangkap siaran televisi dimanapun. Kualitas gambar dan suara yang diterima juga jernih dan sangat jelas. Sistem siaran ini juga menyelesaikan persoalan blank spot siaran di tanah air,” tutupnya.

Untuk diketahui, digitalisasi penyiaran ini sendiri, merupakan perpindahan sistem penyiaran dari analog ke digital atau ASO (Analog Switch Off). Dimana siaran analog akan diakhiri secara nasional di tanah air untuk selamanya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button