Pemerintah Tetap Kekeuh Terbitkan Sertifikat Laik Fungsi, PKS Tegas Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta, Talikanews.com – Pemerintah Pusat tetap kekeuh menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi antara UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun yang masuk Omnibus Law itu ditolak tegas oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama juga Fraksi PKS menyampaikan, rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta yang akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Dalam Raker Baleg bersama pemerintah, sebanyak tujuh fraksi telah menyetujui hal ini, sedangkan Partai Keadilan Sejahteran merupakan salah satu diantara dua partai yang menolak RUU ini.

Beberapa alasan penolakan PKS terhadap RUU ini adalah substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia. Sehingga, diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan.

Disamping itu, pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemic Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

Kemudian banyak materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidak optimalan dalam pembahasan. Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang.

Politisi Senayan Dapil Pulau Lombok ini menjelaskan, sebagai salah satu contoh dari tidak optimalnya pembahasan adalah adanya ketidaksinkronan ketentuan dalam penerbitan Sertifkat Laik Fungsi (SLF) antara UU No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dengan UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dari hasil pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Baleg dihasilkan perubahan pada Pasal 37 ayat 2 UU No.28 tahun 2002 disebutkan bahwa SLF diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sedangkan dalam Pasal 39 ayat 3 UU No.20 tahun 2011 disebutkan bahwa SLF diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

“F-PKS sendiri sejak awal berpendapat bahwa seluruh kewenangan Pemerintah Daerah harus dikembalikan, karena pencabutan kewenangan daerah seperti yang diusulkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rancangan awal RUU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip otonomi daerah,” ungkapnya melalui rilis resminya, Senin 05 Oktober 2020.

Menurut sapaan SJP ini, ketidaksinkronan ini hanyalah salah satu contoh kecil mengapa RUU Cipta Kerja harus ditolak. Oleh sebab itu walaupun kecil kemungkinan bahwa RUU Cipta Kerja ini akan ditarik oleh Pemerintah dan tidak jadi disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020.

“Pada kesempatan ini, F-PKS sekali lagi menegaskan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja karena menodai semangat reformasi yang salah satunya adalah adanya prinsip otonomi daerah,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button